BPH Migas dan DPD RI Sepakat Bekerja Sama Wujudkan Satu Sub Penyalur BBM di Tiap Desa

Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa bersama Komite BPH Migas saat berkunjung ke kantor Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang di Jakarta, Senin (26/2).

Jakarta, Sayangi.com – Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa bersama Komite BPH Migas dan pejabat struktural BPH Migas berkunjung ke kantor Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, di komplek Parlemen Senayan, Senin (26/2). Pertemuan ini guna melaksanakan audiensi dalam membahas isu-isu strategis di bidang minyak dan gas bumi.

Saat pertemuan, Fanshurullah memfokuskan pembahasan pada penyediaan Sub Penyalur BBM di setiap daerah, terumata daerah 3T. Kebijakan Sub Penyalur ini adalah salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan BBM pada daerah terpencil yang selama ini belum tersorot oleh Pemerintah.

“Dengan kebijakan pembangunan sub penyalur maka program BBM Satu Harga dapat tercapai dengan maksimal,” ujar pria yang akrab disapa Ifan ini.

Ifan menjelaskan, konsep Sub Penyalur layaknya seperti pengecer biasa, akan tetapi proses pembuatannya didasarkan pada peraturan yang berlaku, serta tentu harus memenuhi spesifikasi teknis tertentu. Sehingga keberadaan pengecer ini dapat diawasi dan dikontrol demi memberikan kepastian penyediaan dan pendistribusian BBM di daerah terpencil.

“Sub penyalur yang sudah diresmikan ada di Selayar dan di tiga lokasi pada 3 distrik di Kabupaten Asmat, selanjutnya sudah siap untuk diresmikan di Gorontalo, dan yang mengajukan kepada BPH Migas ada 170 lokasi di 20 Kabupaten. Kita memiliki 22 ribu desa, artinya jika setiap desa terdapat Sub Penyalur maka ini akan sangat luar biasa, kemudian jika di luar daerah 3T terdapat sekitar 85 ribu desa,” paparnya.

Menanggapi pemaparan Ifan, Ketua DPD Oesman Sapta mengaku menyambut baik ide ini. Oleh karena itu, DPD bersama BPH Migas mengaku siap menggandeng beberapa stakeholder untuk merealisasikan ide ini.

“Karena faktor penunjang bagi masyarakat daerah itu adalah beras, gula, Migas dan BBM, nah ini perlu kita prioritaskan BBM dulu la. Nanti kalau BBM sudah baru beras, baru gula, pelan-pelan kita kejar ini,” katanya.

Ditempat yang sama, Komite BPH Migas, Henry Ahmad mengatakan, dalam menyediakan satu desa satu sub penyalur peran Pemda akan sangat vital, karena harus memberikan izin lokasi yang strategis. Peran BPH Migas nantinya akan mengatur, mengenai model dan standar untuk membuka dan menjadi sub penyalur.

“Untuk sub penyalur kan butuh Rp50-100 juta, jadi itu tinggal jalan bersih. Nanti kita berikan satu model standar tentang lahan tentang alatnya nanti kita koordinasi dengan Pemda. Jadi Pemda yang memberikan izin lokasi bukannya uangnya dari Pemda,” jelasnya.