Negara Pakistan Akui Keberadaan LGBT

Foto Breitbart
Foto Breitbart

Islamabad,Sayangi.com- Delapan tahun silam, Mahkamah Agung (MA) Pakistan mengakui transgender sebagai gender ketiga di Pakistan yang berbeda dengan laki-laki maupun perempuan. Pakistan menyusul India, Bangladesh, dan Nepal yang lebih dulu mengakui transgender sebagai gender ketiga.

Pemerintah Pakistan kembali mengambil kebijakan penting untuk kelompok transgender. Pada Februari lalu, salah satu komite di Senat menetapkan transgender dapat memperoleh warisan keluarga tanpa harus melakukan pemeriksaan oleh tim medis.

Di Pakistan, perkara warisan sering dihubungkan dengan jenis kelamin. Laki-laki memperoleh porsi lebih banyak dibanding perempuan. Maka dari itu, bagi transgender yang ingin mendapatkan warisan harus menjalani pemeriksaan tim medis terlebih dahulu. Tujuannya untuk menentukan jenis kelamin mereka yang nantinya berpengaruh pada kisaran harta waris yang akan diterima.

Namun, praktik tersebut dipastikan lambat laun hilang dengan sendirinya. Keputusan komite senat tersebut menandakan transgender akan menerima warisan berdasarkan identitas gender yang telah dipilih.

Senator Sehar Kamran mengatakan “Transgender memiliki hak untuk hidup dengan bermartabat dan memanfaatkan semua hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi,”

Kebijakan penghapusan pemeriksaan medis terkait pembagian warisan keluarga untuk transgender merupakan kelanjutan capaian pemerintah di bidang yang sama. Pada Februari 2018, pemerintah Pakistan memutuskan akan mengirim perwakilan komunitas transgender untuk jadi sukarelawan haji. Dilansir India Today, akan ada dua sampai tiga perwakilan transgender yang dipilih setiap tahunnya.

Selain itu, pemerintah juga memasukkan transgender dalam daftar perhitungan sensus. Kemudian, pada Juni 2017, pemerintah mengakui keberadaan transgender dalam paspor. Sedangkan di provinsi Khyber Pakhtunhwa, otoritas kepolisian telah mengeluarkan izin mengemudi kepada 15 orang transgender untuk kali pertama dalam sejarah provinsi tersebut.

Dua tahun lalu, Juni 2016, ulama Pakistan mengeluarkan fatwa yang menyatakan transgender mempunyai hak menikah, hak waris, serta hak untuk dimakamkan berdasarkan hukum Islam. Fatwa tersebut menegaskan bahwa transgender yang terlahir perempuan dan memiliki “tanda laki-laki” dapat menikahi perempuan, begitu juga sebaliknya. Di lain sisi, fatwa juga mengatakan setiap tindakan yang dimaksudkan untuk “mempermalukan, menghina, atau menggoda” transgender merupakan tindakan berdosa.

Selain itu, pada Agustus 2017, parlemen Pakistan meloloskan rancangan undang-undang yang mengakui transgender sebagai warga negara. Undang-Undang Perlindungan dan Hak Asasi Transgender tersebut mendapat dukungan dari mayoritas anggota parlemen.

“Kami mendorong undang-undang ini karena ini adalah hak mereka sebagai rakyat. Tidak sebatas sebagai hak manusia, melainkan juga sebagai warga negara,” ungkap Neema Kishwar Khan, anggota parlemen yang turut mensponsori undang-undang itu.

Undang-undang perlindungan transgender sedianya akan menempatkan transgender setara dan memperoleh hak yang sama dengan warga negara lainnya. Keberadaan undang-undang ini merupakan implementasi dari keputusan pada 2009 dan 2012.

Pengakuan tersebut membuat pemerintah Pakistan wajib menyediakan kartu identitas, akses pendidikan, layanan kesejahteraan, hingga kesehatan. Tiga tahun setelahnya, transgender memperoleh hak tambahan seperti hak waris hingga hak untuk memilih dalam Pemilu.

Sumber: Al-Jazeea