China Bentuk Lembaga Super Untuk Perangi Korupsi

Presiden China Xi Jinping pada sidang paripurna Kongres Rakyat Rakyat China di Beijing, Senin (19/3)/ Foto AP/Andy Wong

Beijing, Sayangi.Com– Perang melawan korupsi, yang menjadi salah satu program utama Xi Jinping sejak menjabat sebagai presiden China, dipergencar dengan pembentukan lembaga baru.

Lembaga super anti-korupsi yang diberi nama Komisi Pengawasan Nasional (KPN) itu disetujui Parlemen China, Selasa (20/3) kemarin, dengan kewenangan yang diperluas untuk dapat menahan orang selama berbulan-bulan di lokasi rahasia tanpa akses ke pengacara.

Komisi Pengawasan Nasional, yang posisinya ditempatkan di atas peradilan dalam konstitusi China yang baru saja mengalami perubahan, bertugas mengawasi semua pegawai pemerintah yang memegang jabatan publik. Termasuk yang akan diawasi adalah para anggota Partai Komunis China, manajer perusahaan dan lembaga milik negara, pengurus sekolah, universitas, rumah sakit dan lembaga budaya.

Selain melakukan pengawasan, KPN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan menjatuhkan hukuman. Lembaga ini juga berhak membekukan semua aset tersangka kasus korupsi.

Aktivis HAM mengkritik lembaga baru tersebut sebagai upaya memperluas kendali Presiden Xi Jinping dan secara signifikan melemahkan aturan hukum dan hak-hak sipil.

Sedangkan sejumlah pengamat menilai lembaga baru ini kemungkinan akan digunakan di dua bidang: untuk membasmi dugaan korupsi dan untuk menerapkan kontrol ideologis dan kesetiaan yang ketat kepada partai dan presiden.

Lembaga ini akan dipimpin oleh Yang Xiaodu, yang dalam beberapa tahun terakhir dikenal sebagai wakil ketua komite disiplin Partai Komunis, yang lebih dikenal dengan singkatan CCDI.

“Besar kemungkinan Komisi Pengawasan Nasional akan menggandeng CCDI,” kata Tom Rafferty, analis di unit kajian majalah The Economist kepada BBC.

Dikecam organisasi HAM

Namun muncul juga kekhawatiran Komisi Pengawasan Nasional akan menjadi lembaga super karena posisinya berada di atas Mahkamah Agung. Belum lagi melihat perkembangan terbaru bahwa Xi akan menjadi presiden seumur hidup.

Bahkan organisasi hak asasi manusia, Amnesty International, menggambarkan lembaga baru sebagai ‘ancaman sistemik terhadap HAM di Cina’.

Muncul juga kekhawatiran para tersangka dan terdakwa tidak mendapatkan bantuan hukum sebagai mestinya dan tak punya mekanisme banding, yang membuka kemungkinan ‘manipulasi kasus demi kepentingan politik’.

“Situasinya menempatkan jutaan orang menjadi sasaran sistem yang di atas hukum, sistem sama sekali tidak transparan,” kata Nicholas Bequelin, direktur Asia Timur, Amnesty International di Hong Kong.

“KPN menerobos lembaga resmi karena tidak bedanya dengan menjalankan sisrem paralel, bedanya KPN ini murni dijalankan oleh Partai Komunis yang tak mengenal pengawasan,” katanya.

Menanggapi kekhawatiran ini, Partai Komunis menegaskan bahwa KPN perlu wewenang besar untuk memberantas korupsi di Cina.

Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, kata Partai Komunis, KPN akan diawasi dan diaudit, baik secara internal maupun eksternal.

Sumber: Thewashingtonpost, BBC