Calon Gubernur BI Perry Warjiyo Dinilai Berpotensi Ditolak DPR

Gedung DPR/MPR RI

Jakarta, Sayangi.com – Komisi XI DPR RI menjadwalkan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) kepada calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI). Uji kepatutan dan kelayakan ini dilaksanakan pada 27-29 Maret 2018.

Uji kepatutan dan kelayakan tersebut akan dilakukan untuk menggantikan Agus D.W. Martowardojo yang purna tugas pada Mei. Satu nama yang diusulkan Presiden Jokowi adalah Perry Warjiyo.

Mahasiswa Peduli Ekonomi Nasional, Andi mengingatkan Gubernur BI dan Deputi Gubernur BI baru, nantinya harus bertanggung jawab mengembalikan kepercayaan pasar. Oleh karenanya yang terpenting dilakukan adalah koordinasi dari segi fiskal dan moneter dan bagaimana bisa memperbaiki kondisi ekonomi.

Selain itu, melemahnya nilai tukar rupiah menjadi salah satu hal yang disorot masyarakat. Bagaimana tidak, nilai tukar rupiah yang telah anjlok hingga Rp13.800 per Dollar AS merupakan yang terlemah dalam 10 bulan terakhir.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan stagnan, dan jumlah masyarakat miskin tidak menurun secara drastis‎, ekonomi melemah, rakyat semakin tertekan,” ungkap Andi saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (25/3).

Melemahnya rupiah merupakan tanda-tanda daya beli masyarakat kembali mengalami tekanan.

Menurut Andi, Presiden Jokowi dan para menteri ekonomi yang terlalu berkiblat paham ekonomi Barat harus jujur apa adanya dan mengakui kondisi perekonomian saat ini.

“Pemerintah selalu katakan pertumbuhan ekonomi bagus tetapi fakta sebaliknya tidak begitu,” ujarnya.

Melihat kondisi hari ini dan kebutuhan negara terhadap ahli kebijakan moneter yang mempunyai jiwa nasionalisme, dia meminta Komisi XI agar hati-hati menerima calon tunggal Gubernur BI.

“DPR bisa saja menolak sebelum melakukan fit and proper test terhadap Perry Warjiyo calon tunggal gubernur BI, Kita tau selama Perry W menjabat Deputi Gubernur, rupiah terhadap dollar terus melemah,” kata Andi.

“Kita butuh gubernur BI rasa milenial yang lincah di tengah revolusi digital, jangan sampai alergi terhadap inovasi. Sepanjang 2016-2017 kemarin BI terlihat lebih banyak melakukan suspend fintech dan dianggap belum memberi insentif yang dibutuhkan pelaku usaha fintech.”