DPR Dorong Kementerian Agama ‘Blacklist’ Biro Perjalanan Umrah yang Melanggar

Ketua DPR Bambang Soesatyo

Jakarta, Sayangi.com – Ratusan jemaah umrah asal Sumatera Barat terlantar di Kuala Lumpur, Malaysia. Mereka batal menuju tanah suci, karena belum mendapat tiket dari agen perjalanan umrah PT Bumi Minang Pertiwi (BMP).

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Komisi VIII mendorong Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sumatera Barat menugaskan tim khusus yang telah dibentuk. Agar dapat segera mengusut tuntas dan menindak tegas, serta mencari solusi terkait kasus terlantarnya ratusan calon jemaah umrah di Malaysia

“Saya juga minta Komisi VIII DPR mendorong Kemenag berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), untuk segera melakukan upaya pemulangan para calon jemaah umrah yang tertahan di Malaysia,” ujar pria yang karib disapa Bamsoet ini melalui keterangan tertulisnya, Selasa (3/4).

Untuk menghindari kejadian terlantarnya jamaah umrah terulang lagi, Bamsoet juga meminta Komisi VIII DPR mendorong Kemenag untuk segera membuat data biro perjalanan umroh dan haji secara digital. Hal ini untuk memudahkan kontrol terhadap kegiatan dan pengelolaan biro perjalanan haji.

“Hal itu meliputi masalah perizinan khusus dan jadwal pelaksanaan kegiatan serta kuota yang diberikan oleh Kemenag kepada biro perjalanan
Semua harus sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah,” terangnya.

Politisi Golkar ini juga menambahkan, bahwa kejadian yang menimpa calon jamaah umrah asal Sumatera Barat bukanlah yang pertama kali terjadi. Oleh karenanya, ia meminta Komisi VIII DPR mendorong Kemenag untuk segera membuka layanan aduan terkait masalah tersebut.

“Ini harus dilakukan, mengingat banyaknya kasus yang merugikan calon jemaah akibat pengelolaan biro perjalanan haji dan umrah yang buruk,” tegasnya.

Lebih jauh Bamsoet juga meminta Kemenag untuk mencabut izin operasi dan mem-blacklist, dengan tidak memberi izin untuk mendirikan lagi biro-biro perjalanan yang melakukan pelanggaran, terhadap pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Tidak hanya itu, ia juga berharap biro perjalanan umrah dan haji yang melanggar agar diumumkan namanya kepada seluruh masyarakat Indonesia.