Terima Pengurus KAMMI, Kapolri Ingatkan Mahasiswa Agar Kritis Dalam Menerima Informasi

Kapolri M. Tito Karnavian bersama jajaran pengurus DPP KAMMI, di rumah dinas Kapolri, Selasa (24/4) malam.

Jakarta, Sayangi.com– Kapolri Jenderal Pol Muhammad Tito Karnavian menerima jajaran pengurus baru DPP Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di rumah dinas Kapolri, di Jalan Patimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (24/4) malam.

Silaturahmi pengurus DPP KAMMI dengan Kapolri tersebut dihadiri Wabaintelkam Polri Irjen Pol Lucky Hermawan serta sejumlah pejabat Polri dan 13 Kapolres di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hadir juga aktivis senior Bursah Zarnubi, mantan Ketua Umum PB HMI Mulyadi Tamsir, mantan Ketua Umum KAMMI Kartika Nur Rakhman dan mantan Ketua Umum IMM Beni Pramula.

Kapolri mengatakan, ia sengaja menggelar audiensi dalam suasana santai dan informal. Karena dengan suasana santai, biasanya audiensi justru berjalan lebih mendalam.

Dalam pertemuan tersebut, Tito mengajak para aktivis mahasiswa agar mengambil posisi independen, bersikap obyektif, kritis dalam menerima informasi, dan menyampaikan kritik dengan berbasis data.

“Jangan ngawur,” ujar Kapolri.

Sebagai kaum intelektual, kata Tito, kritik yang disampaikan KAMMI haruslah bersifat akademik. Jangan sampai mahasiswa mengkritik tanpa bisa menunjukkan referensi terhadap kritiknya.

“Sampaikan dukungan dengan bahasa akademik dan referensi. Jangan dari sumber yang nggak jelas,” tuturnya.

Aktivis senior Bursah Zarnubi yang turut hadir mengatakan, audiensi ini sekaligus ajang silaturahmi antara Kapolri dengan jajaran pengurus DPP KAMMI yang baru, di bawah ketua umum Irfan Ahmad Fauzi.

Menurut Bursah, Kapolri menaruh perhatian besar terhadap organisasi kepemudaan dan mahasiswa. Apalagi Kammi merupakan salah satu organisasi mahasiswa Muslim terbesar di Indonesia.

“KAMMI termasuk organisasi mahasiswa Muslim yang terbesar di Indonesia. Mereka ini adalah kader bangsa dan elit strategis pada masa depan,” ujar Bursah.

Awasi Pilkada

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri juga menyoroti mengenai peran pemuda dan mahasiswa dalam mengawasi jalannya Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Karena menurutnya, Pilkada akan berjalan lancar ketika semua stakeholders dapat mengambil peran, sesuai porsinya masing-masing.

Pertama, lanjut Tito, penyelenggara dan pengawas Pemilu harus dapat bersikap netral, serta dapat membuat program yang sesuai. Oleh karenanya, peran mahasiswa wajib diperlukan, guna mengantisipasi pelanggaran yang mungkin dilakukan penyelenggara Pemilu.

“Kita harus awasi betul penyelenggara Pemilu ini, sikap kritis mahasiswa dan pemuda ini diperlukan,” katanya.

Selain itu, kata Kapolri, kontestan Pilkada perlu menanamkan prinsip siap menang dan siap kalah. Tiap kontestan Pilkada juga harus menghindari negative campaign dan black campaign.

“Idealnya para kontestan harus menjalankan positive campaign. Bertarung serta tawarkan visi dan misinya, bertarung dengan jangan menjelekkan lawannya,” terangnya.

Kapolri menegaskan bahwa dalam Pilkada, aparat keamanan terutama Polri dan TNI akan bersikap netral. Bukan hanya itu, aparat juga harus mampu membuat program yang tepat serta mengantisipasi konflik.

Ketua Umum KAMMI Irfan Ahmad Fauzi dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa KAMMI satu visi dengan Polri yakni Indonesia jaya dan mencetak generasi emas Indonesia.

Dalam mengawal Pilkada, sambung Irfan, Kammi juga turun langsung untuk menjaga pelaksanaan Pemilu agar dapat berjalan demokratis. Sehingga diharapkan calon yang terpilih nantinya adalah putra terbaik bangsa, yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

“Kita membangun komunikasi dengan segala stakeholders yang ada. Kita bersinergi dengan Polri, dengan KPU dan Bawaslu, dan menjaga agar masyarakat juga terhindar dari berita bohong,” kata Irfan.

Waspadai Hoaks di Sosial Media

Sebagai kaum intelektual, Tito mengimbau, Kammi dapat memfilter segala informasi yang didapat dari sosial media. Karena seperti diketahui, sosial media saat ini bergerak dan menyebar nyaris tanpa batasan.

Bila tidak dapat memfilter, kata Kapolri, bukan tidak mungkin jurang perpecahan antar anak bangsa akan semakin nyata. Apalagi bukan tidak mungkin, upaya perpecahan melalui sosmed justru dimainkan oleh pihak ketiga.

“Indonesia ini negara ‘seksi’, apakah ada ketakutan dari pihak luar mengenai kemungkinan Indonesia akan menjadi negara maju,” tanyanya.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini juga mengajak Kammi untuk melihat persoalan yang ada di sosial media. Jangan sampai Kammi justru ikut menabuh genderang, yang sengaja ditabuh untuk memecah belah bangsa ini.

Jangan sampai, sambung Tito, bangsa ini terpecah karena informasi dari sosial media, yang tidak jelas informasinya dari mana. Jangan sampai apa yang menimpa Suriah, Afganistan dan sejumlah negara lainnya terjadi di Indonesia.

“Kita tidak ingin Indonesia seperti itu, karena negara ini multi etnis, multi culture dan multi religion. Hal ini cenderung lebih mudah dipecah belah bila persatuan tidak dijaga,” tegas Kapolri.