PDIP Ajak Seluruh Komponen Bangsa Bersama-sama Hadapi Ideologi Radikal

Waksekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion bertajuk 'Aktualisasi Nilai- nilai Kebangsaan Untuk Mencegah Penyebaran Paham Radikalisme Pro Kekerasan dan Intoleransi' di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Jumat (27/4). (Foto: Sayangi.com/Fahri)

Jakarta, Sayangi.com – Waksekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, saat ini ada dua ideologi transnasional yang menyerbu Indonesia. Yang pertama adalah ideologi liberal, kapitalis, individual. Dan yang kedua adalah paham radikalisme, kekerasan dan intoleransi

“Dua ideologi ini sekarang tengah bekerja di masyarakat kita,” kata Basarah dalam sambutan Focus Group Discussion bertajuk ‘Aktualisasi Nilai- nilai Kebangsaan Untuk Mencegah Penyebaran Paham Radikalisme Pro Kekerasan dan Intoleransi’ di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Jumat (27/4).

Lalu bagaimana dengan ideologi Pancasila yang katanya masih digunakan sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia?

Basarah mengungkapkan, problem mendasar muncul di tengah kehidupan demokrasi bangsa Indonesia. Pada awal era reformasi, para pejuang reformasi pada tahun 1998 melakukan satu diagnosa politik, dan salah satu diagnosanya itu menyimpulkan bahwa Pancasila adalah ideologi yang telah dipakai oleh pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun lebih sebagai legitimasi ideologis untuk melahirkan kekuasaan otoritarian ala orde baru.

Serta merta, kata dia, diagnosa yang mengkambinghitamkan Pancasila sebagai ideologi yang menjadi legitimasi kekuasaan otoriter Orde Baru ditindaklanjuti dengan dicabutnya TAP MPR nomor 2 tahun 78 tentang P4 di awal tahun 1999, kemudian dilanjutkan dengan pembubaran lembaga BP7, yaitu lembaga yang bertanggung jawab mensosialisasikan dan membangun mental ideologi bangsa, lalu dilanjutkan mata pelajaran Pancasila dihapus dari dari SD sampai perguruan tinggi.

“Maka sempurnalah sudah tindakan kolektif untuk mengalienasi, membuat Pancasila dihapus dari memori politik bangsa Indonesia. Sejak saat itu pemahaman Pancasila, sosialisasi Pancasila seakan-akan diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, karena tidak ada satupun lembaga negara yang bertanggung jawab untuk mensosialisasikan Pancasila kepada bangsanya sendiri, apalagi membangun mental ideologi bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila,” paparnya.

Dia melanjutkan, beruntung pada tahun 2012 pada saat MPR dipimpin oleh almarhum Muhammad Taufik Kiemas menyadari bahwa tidak ada satupun lembaga negara yang bertanggung jawab mensosialisasikan Pancasila, apalagi membangun mental ideologi bangsa.

“Lalu kemudian Pak Taufik mengambil inisiatif dalam kapasitas sebagai Ketua MPR RI menyelenggarakan apa yang kemudian terkenal dengan sosialisasi 4 pilar berbangsa dan bernegara. Sejak saat itulah sosialisasi tentang Pancasila UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika yang penekanannya pada sosialisasi tentang Pancasila dilaksanakan oleh lembaga MPR oleh 692 orang anggota MPR dan satu badan khusus yang dibentuk yaitu tim kerja sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara,” katanya.

Begitu juga, di tahun 2016 Presiden Joko Widodo menyadari bahwa negara dalam hal ini Pemerintah, harus hadir untuk membangun Nation and caracter building. Realisasi dan pembinaan mental ideologi bangsa berdasarkan Pancasila sehingga akhirnya dibentuk Unit Kerja Pembinaan Ideologi Pancasila. Dan sekarang unit kerja pembinaan ideologi Pancasila itu yang dulunya hanya setingkat Eselon 1, mulai tanggal 28 Februari 2018 yang lalu telah berubah namanya menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan kedudukannya setingkat menteri.

Dari aspek kelembagaan, lanjut dia, negara sudah berusaha mengembalikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa ke tengah masyarakat. Meski demikian, radikalisasi dan intoleransi tidak serta merta berhenti di tengah-tengah masyarakat.

“Karena itu kerja sama semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, pimpinan ormas, pimpinan ormas keagamaan, pemuda, mahasiswa dan sebagainya harus bahu-membahu bergotong-royong untuk bersama-sama menghadapi segala macam tantangan ancaman ideologi yang datang dari luar, yang dapat mengganggu eksistensi dasar dan ideologi negara kita yang telah berdasarkan Pancasila ini,” demikian Basarah.