Ketua DPR Imbau Para Politisi Jangan Ikut Sebar Hoaks dan Ujaran Kebencian

Rembuk Nasional "Mewujudkan Pemilu 2019 yang Aman dan Bermartabat, diselenggarakan Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian (ISPPI) di Jakarta, Selasa (8/5)

Jakarta, Sayangi.com – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, Pemilu 2019 berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Pasalnya, pada Pemilu 2019 akan berlangsung ditengah perkembangan masyarakat yang sangat dinamis, karena kemajuan teknologi informasi.

Dikatakannya, informasi di media sosial  terkadang tak bisa dikontrol serta dapat mempengaruhi opini masyarakat. Oleh karena itu, para elite politik jangan mendidik masyarakat melalui berita hoaks dan ujaran kebencian.

“Mari kita kedepankan sikap kenegarawanan untuk bersaing secara sehat dan menunjukan sikap siap menang, siap kalah,” ujar politisi yang karib disapa Bamsoet dalam Rembuk diskusi ‘Mewujudkan Pemilu 2019 yang Aman dan Bermartabat’ di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Selasa (8/5).

Bamsoet menjelaskan, pada Pemilu 2019 kampanye juga ditentukan oleh kekuatan media sosial. Maka partai dan politisi yang menguasai media sosial, otomatis ia dapat mengendalikan arus opini publik.

“Sayangnya, perilaku masyarakat di media sosial sama sekali jauh berbeda dengan budaya masyarakat yang selama ini kita kenal, yaitu budaya santun, saling hormat menghormati, gotong royong dan guyub. Saya sangat sedih, sikap dan perilaku masyarakat seolah kebablasan dan tidak mengindahkan etika yang baik di media sosial,” paparnya.

Politisi Golkar ini juga mengaku bingung, mengapa hoaks yang disebar melalui media sosial dapat membentuk opini di masyarakat. Bahkan tidak jarang, elite politik maupun orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat menjadi bagian didalamnya.

“Saya dukung penuh aparat kepolisian melakukan tindakan tegas (terhadap penyebar hoaks). Jika tidak ditertibkan dari sekarang, ini akan menjadi fenomena bola salju yang semakin membesar dan liar. Persatuan dan kesatuan bangsa menjadi taruhannya,” tegasnya.

Lebih jauh Bamsoet menerangkan, masyarakat perlu mendapat edukasi politik dan sosialisasi. Sehingga suhu politik yang berkembang, tidak menambah kerumitan penyelenggaraan Pemilu.

“Karena itu, DPR RI selalu mensupport KPU sebagai penyelenggara Pemilu agar bisa melakukan manajemen yang lebih canggih dan handal. Sehingga semua proses dan tahapan Pemilu berlangsung demokratis dan kredibel,” tandasnya.