Soal Penghentian Kasus Sukmawati, MUI Minta Masyarakat Hormati Proses Hukum

Sukmawati Soekarnoputri di MUI. (mui.or.id)

Jakarta, Sayangi.com – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa’adi meminta masyarakat agar menghormati proses hukum terkait penghentian kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Sukmawati Soekarnoputri.

“Penyidik kepolisian memiliki kewenangan untuk menghentikan sebuah perkara dugaan pelanggaran pidana, dan hal tersebut merupakan perkara yang biasa dan sudah sering terjadi,” kata Zainut dalam keterangan pers, Senin (18/6).

Meski demikian, dia mengaku belum tahu secara persis alasan penghentian kasus itu. Namun dia mengimbau masyarakat tidak mengembangkan dugaan-dugaan yang dapat menimbulkan kegaduhan.

Selain itu, Zainut turut menjelaskan sejumlah penyebab yang bisa menjadi alasan polisi menghentikan penyelidikan suatu perkara. Di antaranya jika perbuatan yang disangkakan bukanlah tindak pidana.

Dikatakannya, SP3 dapat dikeluarkan kepolisian bila bukti yang disangkakan tidak ada atau kurang. Dan sebuah perkara juga bisa dihentikan melalui SP3 demi kepentingan umum.

“Ini hanya bisa dilakukan oleh Jaksa Agung dengan pertimbangan bila perkara tersebut disidangkan akan mengganggu kepentingan umum,” jelasnya.

Sukmawati sendiri sempat mendatangi MUI untuk menyampaikan penjelasan soal puisi itu dan meminta maaf. Dalam kesempatan itu Sukmawati mencium tangan Ketum MUI KH Ma’ruf Amin sebanyak dua kali.

Sebelumnya dikabarkan, polisi menghentikan kasus dugaan penistaan agama terkait puisi ‘Ibu Indonesia’ yang dibacakan Sukmawati Soekarnoputri. Alasannya, polisi tidak menemukan unsur pidana.

“Tidak ditemukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana, sehingga perkara tersebut tidak dapat dinaikkan/ditingkatkan ke tahap penyidikan. Maka kasus tersebut di-SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyelidikan),” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal dalam keterangannya, Minggu (17/6).