Kemendagri Sebut Pelantikan Iriawan Sebagai Pejabat Gubernur Jabar Sudah Sesuai Aturan

Komjen Pol M Iriawan (Foto: Sayangi.com/Tri Setyo)

Jakarta, Sayangi.com – Pelantikan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Sestama Lemhanas), Komjen Pol. M. Iriawan, sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat (Jabar) sudah sesuai aturan. Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, melalui keterangan resmi, di Jakarta, Senin (18/6).

Bahtiar mengungkapkan, bahwa sebelum melakukan pelantikan, pihaknya tentu melihat dulu dasar hukumnya. Diapun menyebut Pasal 201 Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada sebagai payung hukum pengisian posisi penjabat gubernur.

“Dalam Pasal 201 UU Pilkada disebutkan dalam mengisi kekosongan jabatan Gubernur diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Bahtiar.

Bahtiar juga menyebut, penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf b dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam pasal tersebut diatur tentang ruang lingkup nomenklatur jabatan pimpinan tinggi madya.

Pasal 19 ayat (1) huruf b menyebutkan yang dimaksud pimpinan tinggi madya adalah sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga non-struktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jendral, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, kepala sekretariat presiden, kepala sekretariat wakil presiden, sekretaris militer presiden, kepala sekretariat dewan pertimbangan presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.

Aturan lain yang jadi payung hukum pengangkatan Penjabat Gubernur, lanjut Bahtiar, adalah Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur, Wagub, Bupati, Wabup, Walikota dan Wawalikota. Dalam Pasal 4 ayat (2) dinyatakan Penjabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya atau setingkat di lingkup pemerintah pusat atau provinsi.

“Dan, Gubernur yang sudah dua kali jabatan, Plt-nya ya saat gubernur dan wakil habis masa jabatannya. Ada yang habis masa jabatan setelah selesai Pilkada serentak ya tetap ada Plt sampai pelantikan gubernur baru,” ujarnya.

Bahtiar menjelaskan, dalam konteks Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, masa jabatannya berakhir beberapa hari yang lalu, yakni pada 13 Juni 2018. Maka untuk mengisi kekosongan, Mendagri memutuskan mengangkat pelaksana harian (Plh) Gubernur Jabar, yakni Iwa Karniwa.

“Prinsipnya kami bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Seperti diketahui, Komjen Pol. Iriawan dilantik oleh Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai Penjabat Gubernur Jabar di Gedung Merdeka Bandung di Jl. Asia Afrika, Bandung, Jabar, Senin (18/6) hari ini.