Kasus Habib Rizieq di-SP3, Komisi III DPR: Kita Hormati Keputusan Polisi

Anggota Komisi III DPR RI, Taufiqulhadi (Foto: Tri Setyo)

Jakarta, Sayangi.com – Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi mengatakan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus dugaan chat mesum Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab berdasarkan pertimbangan hukum. Polisi wajib menerbitkan SP3, bila tidak menemukan dua alat bukti dalam menangani suatu perkara.

“SP3 diberikan setelah melakukan penilaian cukup lama dan berbagai pertimbangan. Karena itu hormati saja keputusan polisi itu,” ujar Taufiqulhadi ketika dikonfirmasi, Senin (18/6).

Mengenai informasi yang mengatakan bahwa SP3 merupakan bentuk kekalahan negara terhadap kehendak Rizieq, Taufiqulhadi tegas membantahnya. Menurutnya, SP3 terhadap Rizieq sudah sesuai prosedur yang berlaku.

“Saya ingin tegaskan kalau orang ingin mengatakan negara mengalah, tidak relevan dan negara tidak akan kalah. Kalau memang negara kalah, tidak ada gunanya ada negara. Kami menjamin negara tidak kalah,” tegasnya.

Politisi NasDem ini yakin, Polri sangat profesional dalam menjalankan tugasnya. Sehingga tidak mungkin SP3 tersebut diterbitkan lantaran desakan dari suatu pihak.

“Hal ini (SP3) untuk menegaskan teknis hukum saja. Lagipula lembaga-lembaga seperti Polri sudah diberikan wewenang untuk menegakan supremasi negara,” katanya.

Lebih jauh Taufiqulhadi menuturkan, bahwa tidak perlu ada rekonsiliasi antara pemerintah dan Rizieq. Karena menurutnya, semua pihak memiliki hak dan kewajiban sesuai porsinya masing-masing.

“Setiap warga negara yang kemudian berusaha untuk berada di dalam sebuah tatanan negara ini, negara harus menyambutnya,” pungkasnya.