Rencana Hak Angket Soal Iriawan, Ali Ngabalin: Saya Khawatir DPR Ditertawakan Rakyat

Ali Mochtar Ngabalin

Jakarta, Sayangi.com – Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, pengangkatan Komjen Pol M. Iriawan sebagai pejabat Gubernur Jawa Barat sudah sesuai prosedur. Menurutnya, tidak mungkin pemerintah gegabah dengan melanggar aturan yang ada.

“Saya pastikan tidak mungkin pemerintah dalam membuat satu kebijakan strategis tidak berdasarkan ketentuan hukum dan Undang-undang yang berlaku seperti (UU) Pilkada dan ASN,” ujar Ngabalin melalui keterangannya, Selasa (19/6).

Pengangkatan polisi sebagai pejabat Gubernur, kata Ngabalin, bukan pertama kali terjadi. Pada tahun 2016 lalu, pemerintah mengangkat Staf Ali Menko Polhukam, Irjen Pol Carlo Brix Tewu sebagai pejabat Gubernur Sulawesi Barat.

Pengangkatan Carlo saat itu tidak memimbulkan polemik, seperti yang sekarang terjadi pada Iriawan. Ngabalin juga mengaku bingung, kenapa saat Iriawan diangkat menjadi pejabat Gubernur Jabar, polemik ini justru berembus kencang.

“Kenapa nggak ada yang ribut pada saat Irjen Pol Carlo Brix Tewu (menjadi pejabat Gubernur) di Sulawesi Barat kemarin?,” ungkapnya heran.

Mengenai informasi yang menyebut DPR RI akan menggulirkan hak angket terhadap pengangkatan Iriawan, dia mengatakan, istana tidak mempermasalahkannya. Namun menurutnya, lebih baik DPR menyelesaikan tugas-tugas pokoknya sebagai wakil rakyat.

“Saya khawatir nanti rakyat menertawakan wakilnya yang tidak mengerti UU yang mereka buat sendiri,” pungkasnya.

Seperti diketahui, penunjukan Iriawan menjadi pejabat gubernur Jawa Barat menjadi polemik. Bahkan DPR berencana akan menggulirkan hak angket atas keputusan tersebut.

Sejumlah partai seperti partai Demokrat, Gerindra dan PKS sudah setuju dengan hak angket tersebut. Politisi Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan, ada kecacatan hukum atas keputusan pelantikan Iriawan itu.

“Kami bukan hanya akan ikut mendukung dibentuknya Pansus Hak Angket atas pengangkatan perwira Polri aktif sebagai Gubernur, namun akan jadi salah satu inisiator Pansus tersebut,” ujar Fadli.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, partainya secara tegas menolak usulan pembentuk Hak Angket terkait dilantiknya Komjen Pol M. Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat, dan hal itu tidak perlu disikapi secara berlebihan.

“Jangan terlalu berlebihan menanggapinya soal penunjukan Komjen Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, apalagi dengan mengusulkan Hak Angket,” kata Ace.