Saat Dilantik Sebagai Penjabat Gubernur Jabar, Iriawan Sudah Tidak Bertugas di Polri

Inspektur Jenderal Pol. M Iriawan Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Foto Istimewa
M. Iriawan

Jakarta, Sayangi.com  – Pengangkatan Komjen Pol M. Iriawan sebagai penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat terus menuai polemik. Bahkan sejumlah fraksi di DPR berencana menggulirkan hak angket atas keputusan Mendagri Tjahjo Kumolo itu.

Menanggapi hal tersebut, Kabag Penum Polri Kombes Pol Syahar Diantono mengatakan, penunjukkan Iriawan merupakan kewenangan Kemendagri. Lagipula saat pengangkatan, pria yang karib disapa Iwan Bule itu tidak lagi berdinas di Polri.

“Beliau kan sudah bertugas di Lemhannas dan itu kewenangan dari pemerintah, dalam hal ini Kemendagri. Jadi (saat Iriawan dilantik) sudah di luar Polri,” ujar Syahar di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (20/6).

Selama bertugas di Polri, kata Syahar, Iriawan selalu bersikap profesional dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, ia yakin ketika dipercaya sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, Iriawan dapat berlaku demikian.

“Polri yakin beliau akan profesional dan netral sesuai dengan peradaban beliau di Polri. Insya Allah beliau bisa melaksanakan amanah dengan baik,” katanya.

Saat ditanya mengenai polemik pengangkatan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar, Syahar enggan berkomentar banyak. Namun ia yakin, apa yang diputuskan pemerintah sudah melalui pertimbangan yang matang.

“Pasti kita yakin (apa yang diputuskan pemerintah) itu sudah sesuai dengan undang-undang,” tukasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo melantik Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat pada Senin (18/6) kemarin. Pelantikan tersebut sesuai dengan surat Keputusan Presiden Nomor 106/P/2018 tentang pemberhentian dengan hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar periode 2013- 2018.

Iriawan sendiri mulai merancang sejumlah program pasca dilantik sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Langkah pertama yang akan dilakukannya yakni menggelar rapat internal bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkominda) Jawa Barat.