Mantan Presiden Filipina Benigno Aquino Terjerat Kasus Anggaran

Bendera Filipina. Foto Philstar
Bendera Filipina. Foto Philstar

Manila,Sayangi.com- Mantan Presiden Filipina Benigno Aquino didakwa telah melakukan tindakan inkonstitusional. Tindakan tersebut terkait keputusannya mengalokasikan USD 1,67 miliar dalam bentuk dana pemerintah untuk program yang ditolak oleh keputusan Kongres.

Jaksa khusus yang bertanggung jawab untuk menyelidiki korupsi pemerintah menjerat Aquino bertanggung jawab atas penerbitan tidak sah dari dana untuk proyek-proyek yang tidak disetujui oleh Kongres Filipina.

Benigno Aquino Mantan Presiden Filipina. Foto Rappler
Benigno Aquino Mantan Presiden Filipina. Foto Rappler

Jaksa menyatakan Aquino dengan sengaja memberikan persetujuannya kepada staf keuangannya untuk menarik dana pemerintah tersebut. Tindakan ini bertentangan dengan hukum. Jumlah yang dikeluarkan telah mencapai 72 miliar peso atau sekitar USD1,67 miliar.

Keputusan Jaksa saat ini berbeda dengan perintah sebelumnya yang membebaskan Aquino dari dakwaan. Tentu saaja pembebasan Aquino telah ditentang oleh sekelompok legislator dan aktivis oposisi.

Aquino bersikeras bahwa pengucuran dana itu didokumentasikan dengan baik dan diizinkan oleh hukum. Tetapi Mahkamah Agung menyatakan dalam keputusan tahun 2014 lalu bahwa itu tindakannya inkonstitusional.Carlos Zarate, selaku anggota Kongres dan penggugat, mengatakan partainya menyambut baik keputusan tersebut.

Ia mengatakan Aquino dan bendaharanya tidak hanya harus didakwa atas perebutan kekuasaan legislatif tetapi juga untuk malformasi teknis dan tuduhan korupsi sebagai penulis sekaligus arsitek dari miliaran tunjangan presiden.

Sementara Aquino tidak dituduh memperkaya dirinya sendiri dengan menggunakan dana. Para kritikus dan pengamat politik Filipina ,mengatakan ia mengarahkan uang pemerintah untuk anggota Kongres dan senator yang disukainya.

 

Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di New York time 20 Juni 2018, jurubicara Aquino, Abigail Valte, mengatakan mantan pemimpin itu belum menerima salinan keputusan pengadilan.

“Kami cukup penasaran untuk mempelajari bagaimana Kantor Kejaksaan tiba pada pembalikan keputusan sebelumnya yang tidak menemukan tanggung jawab di pihak mantan Presiden Aquino,” ungkap Valte.

Tidak ada tanggal persidangan yang ditetapkan untuk kasus terhadap Aquino. Jika terbukti bersalah atas kasus tersebut, mantan presiden itu akan diganjar hukuman “diskualifikasi khusus sementara”. Atau hukuman penjara antara enam bulan dan satu hari hingga enam tahun.

Aquino, yang pernah menjabat sebagai presiden kurun waktu 2010 hingga 2016, mendapat kredit atas upayanya memulihkan stabilitas politik dan ekonomi di Filipina. Saat menjadi presiden ia berhasil menandatangani kesepakatan damai guna mencoba mengakhiri pemberontakan separatis Muslim selama puluhan tahun di Mindanao.

Pada Juli 2017, Aquino pernah didakwa atas perampasan wewenang untuk memerintahkan serangan tahun 2015 terhadap seorang pemimpin bersenjata Muslim di Filipina selatan. Tindakan ini mengakibatkan kematian 44 polisi elit Filipina.

sumber: reuters