KAKI Desak KPK Panggil Paksa Ganjar Pranowo dan Aziz Syamsuddin Terkait Kasus e-KTP

Komite Rakyat Anti Korupsi (KAKI) mendesak KPK memanggil paksa Ganjar Pranowo dan Aziz Syamsuddin terkait kasus korupsi e-KTP, Senin (25/6). (Foto: Sayangi.com/Fahri)

Jakarta, Sayangi.com – Sekitar seratusan massa yang tergabung dalam Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menggelar aksi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Aksi mereka adalah untuk meminta KPK memanggil paksa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Politisi Partai Golkar Aziz Syamsuddin terkait kasus Korupsi Proyek KTP Elektronik (e-KTP).

“Ganjar dan Aziz ini mangkir dari panggilan KPK. Ini sama saja menganggap remeh KPK,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAKI, Ahmad Fikri di sela-sela aksi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (25/6).

Menurut Fikri, penanganan kasus korupsi e-KTP oleh KPK harus diusut secara tuntas secepatnya agar tidak menjadi seperti kasus BLBI, Century dan lainnya yang mengendap karena penanganan yang lambat.

Ditegaskan Fikri, seharusnya KPK tidak ragu lagi menjadikan Ganjar Pranowo sebagai tersangka. Pasalnnya, KPK sudah cukup punya bukti kuat yaitu dengan adanya pengakuan di pengadilan oleh Setya Novanto dan M.Nazarudin yang bersaksi Ganjar menerima fee sebesar 500 ribu Dollar.

“Kita hanya melanjutkan supaya kasus e-KTP yang sudah membuat Setnov dipenjara 15 tahun diteruskan,” terang Fikri.

“Jangan karena Ganjar Pranowo sedang menjadi Calon Gubernur di Jawa Tengah serta merupakan Kader PDI-Perjuangan sehingga KPK seperti memberikan toleransi. Semua elit Parpol yang menerima fee proyek e-KTP sudah disidang dan dipenjara, tetapi kenapa KPK memberikan keistimewaan pada Ganjar?” ungkapnya heran.

Untuk itu, kata dia, KAKI meminta kepada KPK untuk mempercepat proses pengusutan kasus e-KTP tersebut jangan sampai dibiarkan berlarut-larut.

“Kalau dibiarkan, masuk angin nanti KPK nya. Segera panggil kembali Ganjar dan Aziz Syamsuddin. Bagi masyarakat Jawa Tengah,  kami menyerukan tolak Calon Kepala Daerah yang merupakan calon narapidana KPK,” demikian Fikri.