Kemenangan Kandidat Perempuan Diharapkan Meningkat di Pilkada 2018

Anggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati. (Ist)

Jakarta, Sayangi.com – Pilkada serentak tahun 2018 ini secara kuantitatif mengalami peningkatan dari dua pilkada serentak sebelumnya (2015 dan 2017) dalam keterlibatan kandidat perempuan.

Begitu dikatakan Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati melihat data jumlah perempuan yang menjadi kandidat calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah di semua tingkatan yakni sebesar 8,89 persen (101 calon perempuan dari total 1.136 kandidat).

“Bila melihat data Pilkada serentak sebelumnya, tren kemenangan kandidat perempuan mengalami peningkatan dari 28 persen di pilkada serentak 2015, menjadi 31 persen keterpilihan kandidat perempuan di pilkada serentak 2017 lalu,” kata Okky dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (28/6).

Dia berharap, untuk pilkada serentak 2018 ini, sejumlah kandidat perempuan akan mengalami peningkatan dari sisi kemenangan. Dari 17 pilgub yang digelar, merujuk data hitung cepat, setidaknya terdapat tiga figur perempuan yang unggul suaranya, baik sebagai calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah, yakni Khofifah Indar Parawansa untuk Cagub di Pilgub Jatim, Chusnunia Halim untuk Cawagub Lampung dan Siti Rohmi Djalilah untuk Cawagub NTB.

“Saya menyampaikan selamat kepada para ibu yang unggul versi hitung cepat ini,” ucapnya.

Politisi PPP ini menambahkan, jika melihat latar belakang kandidat perempuan yang muncul dalam perhelatan pilkada serentak tahun 2018 ini, sebanyak 43 persen merupakan kader partai, 39 persen mantan anggota parlemen dan 39 persen memiliki kekerabatan dengan pimpinan partai atau kepala daerah. Dari data tersebut dapat dijadikan rujukan bagi pimpinan partai politik untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di partai politik dengan menempatkan dalam posisi penting yang tidak sekadar sebagai aksesori politik.

“Lebih dari itu, penempatan perempuan sebagai anggota legislatif baik di tingkat daerah maupun pusat, menjadi cara efektif untuk menjadi pintu bagi politisi perempuan untuk mengisi pos di eksekutif sebagai kepala daerah atauwakil kepala daerah,” bebernya.

Lebih lanjut dia mengatakan, endati kandidat perempuan dalam pilkada ini tidak dominan, namun harapannya persoalan tentang perempuan yang terjadi di daerah harus tetap menjadi perhatian kandidat terpilih.

“Persoalan kesehatan ibu dan anak, keterlibatan perempuan di sektor ekonomi, perlindungan perempuan dari potensi kekerasan, harus menjadi perhatian kepala daerah terpilih,” harapnya.

Secara umum, lanjut dia, dibutuhkan perubahan kultur dan persepsi atas keberadaan politisi perempuan yang mengisi pos-pos di jabatan publik baik di eksekutif maupun legislatif.

“Kesadaran pentingnya perempuan untuk tampil di ruang publik politik harus senantiasa ditumbuhkan oleh seluruh stakeholder baik pemerintah, partai politik, termasuk kalangan perempuan sendiri,” pungkasnya.