Ketua DPR Hormati Putusan MK Batalkan Poin Pemanggilan Paksa di UU MD3

Bambang Soesatyo

Jakarta, Sayangi.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3. MK membatalkan kewenangan DPR untuk bisa memanggil paksa seseorang untuk dipanggil dalam rapat di gedung dewan.

Menanggapi hal itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan, pihaknya akan menghormati keputusan itu. Dia mengatakan, selain membatalkan panggilan paksa dan pemidanaan bagi pengkritik DPR, sebagian dari gugatan lainnya yang diajukan ternyata juga dikabulkan oleh MK.

“Bagi kami sesuai komitmen dari awal, apapun keputusan MK pasti akan kami hormati dan kita laksanakan,” kata pria yang akrab dengan sapaan Bamsoet itu di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/6).

Bamsoet menilai, putusan MK itu membuktikan bahwa masih ada ruang yang tersedia untuk publik mengoreksi UU MD3. Meski demikian, menurutnya, perlu ada siasat baru untuk mengakali orang-orang yang sulit dipanggil ke DPR.

“Menurut saya hasil keputusan MK yang terbaik bagi rakyat. Walaupun bagi DPR tentu kami akan berpikir bagaimana menyiasati manakala ada para pihak termasuk pemerintah yang diundang DPR untuk dimintai keterangan tetapi berkali-kali tidak hadir tentu kita tidak bisa lagi melakukan pemanggilan paksa,” ujar Bamsoet.

Dia mengungkapkan, putusan MK itu juga bukan berarti UU MD3 yang dihasilkan DPR gagal. Menurutnya, ini hanya bagian dari koreksi atas produk DPR yang ruangnya tersedia secara konstitusional.

“Ini bukan soal gagal atau berhasil, tapi koreksi atas suatu UU yang dianggap kurang menampung seluruh aspirasi masyarakat. Negara sudah menyiapkan ruang bagi suatu UU yang telah di-UU kan untuk dikoreksi,” pungkas dia.

Untuk diketahui, MK mengabulkan sebagian uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Kewenangan yang dibatalkan seperti kewenangan MKD mempidanakan orang dan pemanggilan paksa oleh DPR.