Hasil Pilkada 2018 Tak Bisa Jadi Ukuran Pilpres 2019

ilustrasi Pilkada

Jakarta, Sayangi.com – Banyak orang menganggap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai barometer Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) sekaligus Pemilihan Presiden (Pilpres). Pertanyaannya, apakah Pilkada 2018 juga dapat dijadikan barometer untuk Pileg dan Pilpres?.

Merujuk pada hasil perolehan suara sementara versi hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei, beberapa partai besar kalah dalam pertarungan Pilkada tahun ini. PDI-P misalnya, hanya menang di enam provinsi dari 17 pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Demikian halnya Gerindra, hanya menguasai tiga provinsi.

Menanggapi hal itu, Pengamat politik dari Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengungkapkan, khusus Pilkada 2018, tidak bisa hasilnya sepenuhnya dijadikan tolok ukur kesuksesan atau kegagalan tokoh partai politik di Pilpres mendatang.

“Apakah ini jadi tolok ukur untuk Pak Jokowi dan Prabowo? Tidak juga,” kata Pangi dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (29/6).

Dia menjelaskan, kemenangan dan kekalahan partai politik pengusung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah bukan satu-satunya acuan, lantaran tidak banyak kader inti partai yang bertarung di Pilkada. Partai dalam pilkada, kata Pangi, hanya sebatas perahu yang disewa oleh kandidat-kandidat yang mayoritas bukan kader Partai.

“Kalau misalnya Pak Djarot di Sumut menang, itu baru menang sesungguhnya, karena dia langsung ditugaskan PDI-P, dan dia kader inti partai. Bukan kader naturalisasi,” ujarnya.

Kekalahan PDI-P di Pilkada 2018, menurut dia, tidak bisa disimpulkan menjadi penghambat kemenangan Jokowi di 2019. Mengingat kandidat-kandidat yang mengalahkan jagoan-jagoan PDI-P di pilkada juga banyak yang bukan kader partai non-pemerintah. Beberapa di antaranya bahkan punya kedekatan personal dengan Jokowi.

Dia mencontohan, Pilkada Jawa Timur dan Jawa Barat. Hasil hitung cepat, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak memenangkan Pilkada Jatim dan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum di Jawa Barat.

“Bu Khofifah bisa jadi kabar baik bagi Pak Jokowi, karena Khofifah kan bukan kader partai. Ridwan Kamil juga walaupun diusung Nasdem tapi kan tidak ada deklarasi kalau dia jadi kader (Nasdem),” jelas dia.

Selain itu, secara personal Khofifah dan Ridwan Kamil memiliki kedekatan dengan Jokowi.

“Ganjar sudah dipegang, Khofifah mungkin sudah ada deal deal saat berhenti jadi menteri. Ridwan Kamil juga pernah mengatakan, kalau saya terpilih saya siap memenangkan Jokowi di Jawa Barat. Jadi saya pikir Pak Jokowi masih aman. Tinggal bicara tentang cawapres,” ujarnya.

Jika Jokowi aman, bagaimana dengan calon-calon lain, termasuk calon-calon dari luar partai?.

Pangi mengatakan, calon-calon yang berasal dari Partai Politik masih memiliki banyak peluang. Dia menegaskan, tidak ada korelasi mutlak antara Pilkada dengan Pilpres.

“Kecuali calon-calon dari luar partai agak sulit,” tegasnya.

Sejumlah calon dari luar partai yang disebut-bakal bakal ikut meramaikan Pilpres 2019, antara lain Rizal Ramli, Gatot Nurmantyo, Chairul Tanjung, Susi Pudjiastusi dan lain-lain.

“Peluang dilirik partai, saya lihat belum ada. Kalau komunikasi, penjajakan itu biasa, tapi yang serius enggak ada,” sambungnya.

Alasan partai tidak tertarik dengan tokoh-tokoh dari luar, sebab mereka memiliki calon yang sudah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari.

“Walaupun PKS dengan Pak Prabowo misalnya, apa PKS akan rela memberikan kursinya ke Pak Gatot Nurmantyo. Saya pikir tidak, lebih baik untuk 9 kadernya yang diusulkan jadi cawapres Prabowo,” tuturnya.

Demikian pula halnya dengan PAN. Menurut Pangi, PAN memiliki Amien Rais yang juga masih berambisi maju.

“Jadi kursi mana yang mau dipakai calon-calon ini, termasuk Pak Gatot? Dapat satu partai saja itu sudah jadi modal, tapi ini satu pun enggak ada. Jadi kendalanya kan partai politik. Selain elektabilitas juga rendah,” demikian Pangi.