Demokrat Kritik Surat Edaran KPU Soal RS Terakreditasi untuk Caleg

Herman Khaeron. (Ist)

Jakarta, Sayangi.com – Terbitnya surat edaran KPU tertanggal 30 Juni 2018 terkait dengan daftar Rumah Sakit (RS) Terakreditasi KPU yang berhak memberikan rekomendasi terhadap calon legislatif (caleg) mendapat kritik dari Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron.

Apalagi surat edaran KPU tersebut ditetapkan sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagai syarat pendaftaran pencalegan. Bagi Herman, aturan tersebut belum cukup jelas.

Menurut Herman, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan dengan gamblang, misalnya, apakah dengan lahirnya surat edaran tersebut tidak mengakui keberadaan RS pemerintah lainnya.

“Apakah tidak layak Rumah Sakit diluar daftar akreditasi KPU sebagai lembaga kesehatan yang selama ini melayani rakyat? Kenapa Rumah Sakit Gatot Subroto dan Polri tidak masuk dalam daftar itu? Bagi saya penuh tanda tanya dan tidak paham dengan keputusan KPU ini,” kata Herman dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (1/7).

Dia menilai, surat edaran itu juga terbitnya terlambat karena sebagian besar calon anggota legislatif sudah memproses surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani, dan surat keterangan bebas narkoba yang mungkin diluar daftar RS terakreditasi KPU, serta sudah mendaftar di partainya masing-masing.

Menurutnya, peraturan ini diskriminatif, kurang tepat, membuat stigma negatif untuk rumah sakit pemerintah lainnya, dan bagi caleg akses terhadap rumah sakit terakreditasi KPU semakin jauh, padahal masih banyak persyaratan lain yang mesti diselesaikan.

“Kalaupun dasar pemikirannya agar hasil tes kesehatan berkualitas, semestinya masih banyak rumah sakit swasta juga bisa dipakakai rujukan KPU,” ungkap Herman.

Herman melanjutkan, sebaiknya hal itu dikembalikan saja kepada peraturan sebelumnya, yaitu cukup diatur dengan tes kesehatan jasmani dan rohani, serta test bebas narkoba caleg dilakukan di rumah sakit pemerintah.

“Toh pileg sebelumnya dan pilkada serentak yang baru lalu juga pakai aturan itu (tes kesehatan di RS pemerintah). Jadi atas argumentasi tersebut, sebaiknya surat edaran tersebut dicabut dan dibatalkan dan kembali keada peraturan sebelumnya,” pungkasnya.