Ketua DPR Ingatkan KPU Agar Tak Memaksakan Aturan Larangan Mantan Napi Jadi Caleg

Ketua MPR Bambang Soesatyo

Jakarta, Sayangi.com – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak memaksakan diri untuk membuat aturan yang melarang mantan narapidana ikut mencalonkan diri sebagai calon Anggota Legislatif (Caleg) 2019.

Dia mengatakan, seharusnya KPU dalam membuat aturan mengikuti undang-undang yang ada dan tidak membuat aturan yang bertentangan dengan UU.

Bamsoet mengungkapkan, bila ditelusuri, dalam pasal 240 ayat 1 huruf g pada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal itu secara nyata dan tegas tidak melarang mantan napi untuk jadi caleg asalkan yang bersangkutan secara terbuka menyatakan dirinya mantan napi.

“Posisi DPR dan pemerintah termasuk Bawaslu tetap dalam posisi itu, saya gak tau apakah nanti akan menjadi kekisruhan baru, tapi menurut saya harusnya sebagai pejabat ataupun lembaga negara patokannya adalah UU, tidak bisa mengambil langkah sendiri-sendiri,” kata Bamsoet di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/7).

Politisi Golkar ini mengingatkan, masyarakat sebagai pemilih saat ini sudah cerdas. Sehingga pilihan masyarakat untuk memilih atau tidak Caleg mantan napi tergantung keputusan mereka.

“Soal mantan narapidana ini diserahkan lagi kepada masyarakat yang memilih, kita sudah cerdas. Tapinya saya menilai, kalau KPU tetap memaksakan diri berarti KPU masih menilai masyarakat itu tidak cerdas,” ucapnya.

Seperti diketahui, KPU resmi mengeluarkan Peraturan KPU No 20 tahun 2018. Salah satu isinya mengatur tentang syarat bakal calon anggota legislatif, yakni tidak pernah sebagai mantan narapidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.

Peraturan KPU tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan pada 30 Juni 2018 ini ditandatangani oleh Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Minggu (1/6) kemarin.