Ketua KPU Minta Publik Tak Persoalkan Larangan Mantan Napi Jadi Caleg

Ketua KPU RI, Arief Budiman. (Foto: Sayangi.com/Fahri)

Jakarta, Sayangi.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Arief Budiman meminta kepada publik agar tak mempersoalkan aturan larangan mantan napi korupsi mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif.

Pasalnya, aturan tersebut dibuat melalui beberapa tahapan. Salah satunya mengundang beberapa pakar dan akademisi. Dan aturan tersebut menurutnya, tak akan mengganggu tahapan Pemilu yang sudah berjalan.

“Gak (ganggu tahapan). Tahapan kan terus berjalan,” Arief di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/7).

Arief mempersilahkan, jika ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pasal 7 poin 1 huruf h PKPU, untuk mengujinya di Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.

“Kalau itu dianggap melanggar ya dibatalkan saja, ada ruang untuk menguji apakah bertentangan atau tidak,” tegasnya.

Seperti diketahui, KPU resmi mengeluarkan Peraturan KPU No 20 tahun 2018. Salah satu isinya mengatur tentang syarat bakal calon anggota legislatif, yakni tidak pernah sebagai mantan narapidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.

Peraturan KPU tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan pada 30 Juni 2018 ini ditandatangani oleh Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Minggu (1/6) kemarin.