KPK Didesak Periksa Cabup Lahat Cik Ujang Atas Dugaan Manipulasi Dana Kampanye

Jakarta, Sayangi.com – Aliansi Mahasiswa Pengawas Pemilu Damai dan Bersih (AMPPDB) kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan mengajak seluruh Mahasiswa, OKP, dan BEM Se-Jabotabek. Tujuan aksi ini ialah untuk melawan seluruh kegiatan dan aktivitas politik yang dinilai mencederai Pemilu bersih dan damai.

Perwakilan AMPPDB Rangga Kurnia meminta, KPK RI untuk memeriksa calon kepala daerah (Cakada) Kabupaten Lahat nomor urut 3 (Cik Ujang- Haryanto), karena terindikasi kuat melakukan praktik money politik. Hal ini dapat dilihat dari ditemukannya amplop yang dihamburkan ke masyarakat berisi uang Rp150 ribu hingga Rp200 ribu.

“Bukti-bukti ini sudah cukup merata di setiap desa di 24 kecamatan Kabupaten Lahat, baik yang menerima maupun yang memberi. Dilaporkan pula bahwa harta kekayaannya yang di miliki hanya Rp7 miliar, ini sangat berbanding terbalik dengan pengeluaran kampanye yang cukup besar yaitu tidak kurang dari Rp20 miliar,” ujar Rangga dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/7).

Dengan adanya hal tersebut, Rangga mempertanyakan siapa yang membandari kampanye tersebut. Oleh karena itu, ia merasa KPK perlu menangani dugaan kasus money politik yang terjadi di Pilkada Lahat 2018.

“Ini harus dilakukan agar tercipta Pemilu yang damai dan bersih. Sehingga mampu mencetak pemimpin yang amanah dan bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.

Usai melakukan orasi, Rangga juga membacakan sejumlah tuntutan aksi, diantaranya ialah:

1. Kami meminta Kepada KPK RI untuk memeriksa Cabup nomor urut 3 Kab. Lahat, karena terindikasi melakukan manipulasi terhadap pelaporan harta kekayaannya. Sebab tidak berbanding lurus dengan dana yang dikeluarkan.

2. Meminta kepada KPK RI agar segera membentuk Tim Investigasi untuk mengusut tuntas siapa saja yang ikut terlibat membandari Cabup nomor urut 3 Kab. Lahat.

3. Segera ditahan dan diberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan penyuapan dan yang menerima suap, sebagaimana yang telah tercantum dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).