Menkumham Sahkan PKPU, Ketua DPR: Semua Harus Patuh

Ketua DPR Bambang Soesatyo

Jakarta, Sayangi.com – Kementerian Hukum dan HAM akhirnya mengesahkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Diketahui, salah satu poin dalam PKPU tersebut adalah pelarangan bagi mantan narapidana korupsi, narkoba, dan pelecehan seksual terhadap anak dilarang ikut sebagai calon anggota legislatif.

Menanggapi hal itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku sangat menghormati keputusan Menkumham yang telah mengundangkan PKPU tersebut.

“Kita kan taat azas. Kalau memang pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM sudah mengundangkan PKPU maka semuanya harus patuh,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/7).

Kendati demikian, menurut Bamsoet, dalam PKPU yang disahkan Menkumham itu masih ada ruang bagi para mantan narapidana korupsi untuk itu dicalonkan.

“Tapi nanti masih saya cek dulu karena saya belum membaca aturannya,” jelasnya.

Dia menegaskan, sebagai pelaksana undang-undang, pihaknya akan tetap patuh pada aturan itu.

Rencananya hari Kamis (5/7) besok, Komisi II bersama Menkumham, KPU, Bawaslu, Jaksa Agung dan Mendagri akan melakukan pertemuan untuk menindaklanjuti PKPU tersebut.

“Bagaimana sikap dan kesepakatan kita yang resmi akan kita sampaikan besok secara bersama-sama, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dan menimbulkan kepastian hukum,” tandasnya.