KAKI Ingatkan KPK Tak Jadi Lembaga Pelindung Perusahaan yang Berperkara Hukum

Gedung KPK

Jakarta, Sayangi.com – Komie Anti Korupsi Indonesia (KAKI) mempertanyakan surat yang beredar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berisi tanggapan terhadap permohonan bantuan klarifikasi ke PT. Bank HSBC Indonesia terkait transaksi keuangan PT. Bumi Gas Energi dan Honest Group Holdings Limited. Surat yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan itu ditujukan kepada Direktur Utama PT. Geo Dipa Energi.

Ketua Umum KAKI, Arifin Nur Cahyono mengatakan, kalau surat itu benar adanya, berarti KPK sudah menjadi lembaga pelindung perusahaan yang sedang berperkara hukum di Indonesia. Terlebih, menurut dia, ada banyak kejanggalan, dalam hal ini menyalahi Tupoksi KPK sebagai lembaga anti rasuah.

“Dugaan kejanggalan pertama yakni ada conflict of interest antara Deputy Bidang Pencegahan KPK yang mantan pejabat di BPKP dengan Komisaris Geo Dipa, Anwar Sanusi yang juga berasal dari BPKP,” ujar Arifin dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Kamis (5/7).

Dugaan kejanggalan kedua yakni, Penasehat Hukum yang digunakan perusahaan yang bergerak di sektor pengelolaan panas bumi PT Geodipa adalah kantor Pengacara Chandra Hamzah yang mantan Ketua KPK.

Arifin menegaskan, bukan domain tugas dari KPK untuk mengececk rekening PT Bumi Gas di HSBC di Hongkong tahun 2005, apalagi menyatakan kalau PT Bumi Gas Energi tidak punya dana dan rekening HSBC di Hongkong. Yang mana informasinya didapat dari HSBC di Indonesia.

Untuk itu, menurut dia, pengecekan rekening di HSBC Indonesia oleh KPK merupakan salah tempat karena HSBC Indonesia tidak punya sangkut paut dengan HSBC Hongkong. Dimana rekening PT BUMI Gas Energi terdaftar.

“Karena HSBC Indonesia tidak ada hubungan secara hukum dengan HSBC yang di Hongkong,” tegasnya.

Dia melanjutkan, surat KPK yang diduga menyalahi aturan itu bisa saja digunakan oleh PT Geo Dipa untuk dijadikan sebagai alat bukti di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani). Hal itu ditegaskannya sangat merugikan pihak yang berperkara.

Padahal, lanjutnya, sesuai aturan dan prosedur, lembaga yang punya hak dan kemampuan untuk mengecek rekening Bank di Hongkong demi keperluan Due diligence PT Geo Dipa terhadap rekening PT Bumi Gas harusnya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan  (PPATK) dan Bank Indonesia (BI).

“Apalagi dalam kasus sengketa bisnis PT Geo Dipa dan PT Bumi Gas Energi itu tidak ada unsur kerugian negara. Sebab murni bisnis secara Bussines to Business murni antar korporasi,” imbuhnya.

Karena itu, Arifin menegaskan kalau KAKI melaporkan Pahala Nainggolan selaku Deputi Pencegahan KPK ke Komisioner KPK dan Badan Etik KPK. Diharapkannya pimpinan dan lembaga etik KPK segera memecat Pahala Nainggolan.

“Selain itu juga akan mengirim surat kepada Komisi III DPR RI sebagai lembaga kontrol KPK selama ini. Jelas KPK sudah abuse of power dengan Surat tersebut dan sangat disayangkan Pimpinan KPK sendiri tidak memberikan assessment sebelum Surat tersebut keluar. KAKI juga meminta keabsahan surat tersebut apa benar diketahui oleh pimpinan KPK dan asli surat dari KPK,” ungkapnya.

Menanggapi itu, Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan, kalau dari slogan KPK selama ini, tidak akan mungkin terjadi konflik internal di tubuh komisi anti rasuah itu. Namun dari berbagai pemberitaan di media massa, dan tingkat kepercayaan publik yang kini mulai menurun, bisa saja konflik kepentingan itu ada disana.

“Tidak ada yang tidak mungkin juga. Kira-kira begitu,” imbuhnya.

Karena itu, tambah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, mau tidak mau pimpinan KPK harus secara transparan dan jujur menyampaikan kepada publik kalau lembaga yang dipimpinnya tak akan berpihak ke siapapun kecuali kepada ditegaskannya hukum dan undang-undang yang berlaku.

“Pimpinan KPK harus transparan dan jujur,” desaknya.

Nah, kalau pimpinan KPK tidak menindaklanjuti imbauan tersebut, Nasir memastikan pihaknya akan menanyakan langsung dalam rapat kerja (Raker) di Senayan.

“Nanti saya coba angkat, konfirmasi langsung ke pimpinan KPK juga mengenai masalah ini,” demikian Nasir.

Berikut lampiran isi surat yang diduga dikirimkan oleh Deputi Pencegahan KPK kepada PT Geodipa yang sedang berperkara dengan PT Bumi Gas Energi;

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

Nomor: B/ 6004 /LIT.04/10-15/09/2017

Sifat: Biasa

Lampiran: –

Perihal: Tanggapan terhadap Permohonan Bantuan Klarifikasi ke HSBC

 

Yth. Direktur Utama PT. Geo Dipa Energi

di Tempat

Menanggapi surat Saudara No. 029/PTS.00-GDE/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal Permohonan Bantuan Klarifikasi ke HSBC, perlu kami sampaikan bahwa sesuai prosedur kami melakukan klarifikasi dan konfirmasi melalui instansi yang berwenang. Menurut informasi yang masuk kepada kami, telah dilakukan koordinasi dan permintaan informasi kepada PT. Bank HSBC Indonesia terkait transaksi keuangan PT. Bumigas Energi dan Honest Group Holdings Limited.

Berdasarkan informasi dari pihak HSBC, penelusuran terhadap transaksi first drawdown senilai HKD 40.000.000,00 pada tanggal 29 April 2005 saat ini tidak dapat dilakukan karena periode yang dimintakan yaitu tahun 2005 di luar periode penyimpanan data HSBC Hongkong. Selain itu disampaikan bahwa PT Bumigas Energi tidak memiliki rekening di HSBC Hongkong baik dalam status aktif maupun yang telah tutup.

Demikian yang dapat kami sampaikan, agar menjadi maklum.

an.pimpinan

Deputi Bidang Pencegahan

Pahala Nainggolan

Tembusan:

  1. Yth. Pimpinan KPK
  2. Yth. Deputi Bidang PIPM KPK
  3. Yth. Dewan Komisaris PT. Geo Dipa Energi