Mantan Napi Korupsi Boleh Daftar Caleg, Namun Dipastikan Tak Lolos Verifikasi

Ketua KPU RI, Arief Budiman. (Foto: Sayangi.com/Fahri)

Jakarta, Sayangi.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikukuh mantan narapidana korupsi tak boleh menjadi calon anggota legislatif. Hal itu dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018.

Dalam rapat tertutup dengan DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu, Kamis (5/7),  disepakati mantan narapidana kasus korupsi diperbolehkan mendaftar sebagai bakal caleg, serta mengikuti tahapan verifikasi. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Arief Budiman membenarkan hal itu.

Menurutnya setiap warga negara berhak mencalonkan diri sebagai caleg. Namun, nantinya akan ada proses verifikasi untuk menentukan bakal caleg yang mendaftar diterima atau tidak sebagai caleg.

“Kalau itu kan mekanisme normal. Semua yang didaftarkan ya bisa didaftarkan. Tapi pada saat diverifikasi nanti akan dilihat apakah memenuhi syarat atau tidak. Kalau tak memenuhi syarat, dikembalikan kepada partai,” kata Arief di Kantor Kemenkopolhukam, Kamis (5/7).

Partai politik disebut boleh mendaftarkan nama-nama calonnya sebagai anggota legislatif. Namun KPU akan melakukan verifikasi terhadap nama-nama tersebut. Apabila terdapat nama calon yang pernah terjerat kasus hukum sebagaimana PKPU 20/2018, maka nama tersebut akan digugurkan.

“Tapi kalau tidak penuhi syarat, ya dia dikembalikan. Partai punya opsi didalam UU. Pertama, dia mau mengganti dengan calon yang penuhi syarat. Atau kedua, dia bisa saja tak sepakat dengan keputusan KPU maka boleh mengajukan sengketa di Bawaslu,” jelas Arief.

Arief menambahkan, jika partai politik (parpol) yang mengusung bakal caleg keberatan dengan hasil verifikasi, maka mereka bisa mengajukan sengketa pendaftaran caleg tersebut ke Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu).

“Partai mempunyai opsi, di dalam undang-undang opsinya satu, dia mau mengganti dengan orang yang memenuhi syarat atau kemudian dia bisa saja tidak sepakat dengan keputusan KPU, maka dia boleh mengajukan sengketa di Bawaslu,” jelasnya.

Rapat konsultasi gabungan Pimpinan DPR dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyepakati mantan narapidana korupsi diperbolehkan ikut mendaftar sebagai calon anggota legislatif baik DPR, DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam rapat konsultasi itu disepakati semua orang tak terkecuali mantan koruptor diberikan kesempatan untuk mendaftar melalui partai politiknya masing-masing. Padalal dalam PKPU yang sudah diundangkan itu eks napi korupsi dilarang mendaftar jadi caleg.

“Maka tadi kami sepakat memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mendaftar menjadi calon legislatif di semua tingkatan melalui parpolnya masing-masing,” ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo di Komplek Parlemen Senayan.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengungkapkan, sambil menunggu proses verifikasi bakal caleg di KPU, mantan napi yang mendaftar juga dipersilakan untuk menggunakan haknya mengajukan gugatan uji materi ke MA terkait PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 yang memuat larangan mantan narapidana mendaftar caleg.

“Sambil menunggu proses verifikasi yang bersangkutan juga dipersilakan untuk menggunakan haknya atau gugatan kepada MA agar peraturan yang ada dalam PKPU itu bisa kemudian diluruskan oleh MA, sehingga keputusan apapun dari MA nanti akan menjadi patokan bagi KPU untuk meneruskan para pihak yang mendaftar atau yang tidak memenuhi ketentuan PKPU,” ujar Bamsoet.