SPD: Tidak Ada Data Lengkap Tentang Dana Parpol di Indonesia

Diskusi bertajuk 'Tipologi Partai dan Pendanaan Partai di Indonesia' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (6/7). (Foto: Sayangi.com/Fahri)

Jakarta, Sayangi.com – Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) August Mellaz mengatakan, di Indonesia, pendanaan partai politik oleh negara tidak memiliki paradigma yang jelas. Jika dilihat dari sekuel waktu, terlihat produk hukum yang menentukan besaran dana bantuan negara terhadap partai. Jumlahnya juga naik turun, tanpa diikuti argumen yang memadai mengapa besaran tersebut diberikan.

“Begitu juga basis orientasi dana bantuan negara kepada partai. Dari sebelumnya berdasarkan suara, berubah menjadi perolehan kursi, kemudian berubah lagi menjadi perolehan suara,” kata August dalam diskusi bertajuk ‘Tipologi Partai dan Pendanaan Partai di Indonesia’ di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (6/7).

Karena itu, kata dia, perlu ada paradigma yang digunakan dalam hal pendanaan partai. Misalnya, paradigma manajerial. Paradigma ini bertujuan melestarikan tatanan demokratik suatu negara. Paradigma ini juga memberikan kewenangan bagi negara untuk mengatur perilaku dan organisasi partai.

“Karena partai merupakan organ konstitusi sekaligus instrumen demokrasi, maka subsidi yang diberikan negara kepada partai dimaksudkan agar setiap partai berkontribusi dalam merawat dan menjaga tatanan demokrasi,” ujarnya.

August menjelaskan, selama ini basis bantuan dana negara didasarkan pada perolehan suara. Menurutnya, perlu dipertimbangkan altematif lain. Misalnya, berdasarkan aktivitas partai di luar periode pemilu ataupun kampanye. Selain itu, komitmen partai dalam memfasilitasi kaum muda dan perempuan berorganisasi.

“Satu catatan yang perlu diketengahkan adalah tidak adanya data lengkap tentang dana parpol di Indonesia. Yang ada hanyalah secara nasional. Misalnya dana parpol yang semula Rp 108 per suara naik menjadi Rp 1.000. Sebagai perbandingan, Jerman misalnya yang dana parpol per suara dari tingkat nasional sampai daerah itu seragam. Berbeda dengan di Indonesia, dimana dana parpol tingkat nasional berbeda dengan tingkat daerah. Misalnya di kota Kediri per suara Rp. 4.675,” jelasnya.

Secara prinsip, lanjut dia, pendanaan partai dari negara diarahkan sebagai instrumen serta insentif yang mampu menumbuh kembangkan mekanisme demokrasi internal partai.

“Jika bantuan keuangan negara untuk partai hendak dinaikkan, perlu ada reformasi internal partai dan syarat tambahan buat memperoleh dana negara, bukan hanya berdasar perolehan suara,” demikian August.