Massa Desak Perusahaan Terlibat Money Politic di Lahat Diusut, Respon KPK Istimewa

Ratusan massa dari Aliansi Mahasiswa Pengawas Pemilu Damai dan Bersih (AMPPDB) menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (6/7). Mereka mendesak KPK mengusut praktik money politic di Pilkada Lahat. (Foto: Sayangi.com/Tri Setyo)

Jakarta, Sayangi.com – Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pengawas Pemilu Damai dan Bersih (AMPPDB) kembali menggelar aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (6/7). Kali ini AMPPDB menuntut KPK dan PPATK turun ke Kabupaten Lahat dan mengusut dugaan money politic, yang dilakukan Cabup nomor urut 3, Cik Ujang-Haryanto.

Koordinator aksi Rangga Kurnia mengatakan, paslon nomor urut 3 itu diduga telah menerima uang dari sejumlah perusahaan, untuk mendanai money politicnya. Dua perusahaan yang diduga mendanai kampanye Cik Ujang-Haryanto ialah PT. BAU dan PT. MAS, yang dikenal sebagai perusahaan perusak lingkungan.

“Selain itu, perusahaan Galian C yang dimiliki Akay, yang terkenal merusak lingkungan sungai Lematang juga diduga ikut membiayai kampanye paslon nomor 3 itu,” ujar Rangga di depan gedung KPK.

Bila dilihat dari laporan kekayaan paslon ini, kata Rangga, tidak akan mungkin paslon ini dapat membagikan 150 ribu amplop berisi Rp150 ribu sampai Rp200 ribu, di 24 kecamatan. Diperkirakan jumlah uang yang digelontorkan paslon ini hingga Rp30 miliar.

“Jika dilihat dari profiling harta kekayaan Cik Ujang-Haryanto sekitar Rp7 miliar dan dana kampanye Rp6 miliar. Maka tidak mungkin paslon ini dapat membagi uang hingga puluhan miliar,” katanya.

Dugaan keterlibatan tiga perusahaan ini, lanjut Rangga, telah melukai dan mencederai proses demokrasi Pilkada Kabupaten Lahat. Karena seharusnya Pilkada berjalan secara transparan dan jauh dari kegiatan money politic.

“Inilah yang menjadi dasar kenapa kami meminta KPK RI, PPATK, Polri untuk turun, dan membentuk tim investigasi dan membuktikan terjadinya kejahatan Money Politic,” tegasnya.

Hal tersebut menurut Rangga harus dilakukan, agar para pelaku kejahatan yang memporakporandakan demokrasi dan kedaamaian Kabupaten Lahat dapat dihukum dengan berat. Serta tentunya setimpal dengan kejahatan yang mereka lakukan.

“Kami sangat percaya kepada KPK RI, PPATK dan Polri, dapat menuntaskan kejahatan Money Politic ini hingga ke akar-akarnya,” pungkasnya.

Selain itu, Aliansi Mahasiswa Pengawas Pemilu Damai dan Bersih menuntut, beberapa hal, yaitu :

1. Kami meminta kepada KPK RI dan pihak Polri untuk menyelidiki dan memeriksa PT BAU dan PT MAS serta perusahaan Galian C atas dugaan kuat melakukan kejahatan Money Politic dalam membandari paslon No. 3 Cik Ujang – Haryanto.

2. Meminta PPATK agar segera mengaudit seluruh transaksi keuangan perusahaan – perusahaan yang dimaksud, terutama rekening dana kampanye, rekening perusahaan Cik Ujang dan seluruh orang – orang terdekat dalam waktu 5 bulan terakhir.

3. Dugaan keterlibatan beberapa pihak diatas telah menghancurkan nilai demokrasi dan ketentraman masyarakat kabupaten Lahat. karena itu harus dihentikan dan seluruh yang terlibat dapat diusut tuntas sampai ke akar – akarnya.

4. Kami mendukung KPK RI dan Polri sebagai lembaga yang konsisten membasmi kejahatan diatas.

Direspon KPK

Aspirasi massa dari AMPPDB ini direspon oleh KPK, dengan diserahkannya poin-poin tuntutannya ke petugas fungsional Humas KPK, bernama Birgita. Birgita berterima kasih kepada massa aksi dan berjanji akan meneruskan tuntutan tersebut ke pihak pengaduan masyarakat di KPK.

“Nanti kalau ada bukti berupa foto dan rekaman bisa diserahkan ke bidang pengaduan masyarakat,” kata Birgita.

Respon KPK ini tergolong istimewa karena biasanya hanya kasus-kasus yang dianggap penting saja yang membuat pihak KPK mengirimkan utusan menemui demostran.