Tak Mau Tandatangani Surat Pernyataan Mundur, Ketua DPD PKS Situbondo Dipecat

Logo PKS

Jakarta, Sayangi.com – Surat pernyataan mundur bertanggal kosong yang wajib ditandatangani caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai memakan korban. Pasalnya senin malam (16/7) Ketua DPD PKS Kabupaten Situbondo, Imam Anshori, secara mendadak dipecat. Serah terima pejabat baru bahkan dilakukan pada malam hari yang sama kepada Deny Triyono.

Imam Anshori mengungkapkan, bahwa pemecatan dirinya disebabkan dia tidak bersedia menandatangani dua form surat bersedia mundur dan surat pernyataan mundur bertanggal kosong yang diedarkan DPP PKS. Di Situbondo sendiri sejumlah caleg sudah mempersoalkan keberadaan dua form surat tersebut. Namun tidak pernah ada penjelasan dari DPP.

“Sebagai Ketua DPD saya sudah sampaikan keberatan sejumlah caleg untuk menandatangani surat pernyataan mundur bertanggal kosong. Lha wong jadi caleg saja belum resmi, kok sudah buat pernyataan mundur dari dewan,” kata Imam dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/7).

Menurutnya, sebagai Ketua DPD dirinya sulit menjelaskan kepada bakal caleg (bacaleg) di daerahnya apa dasar dan alasan surat DPP tersebut.

“Surat itu melanggar UU dan juga bertabrakan dengan prinsip syariat Islam,” tegasnya.

Pemecatan mendadak Ketua DPD Situbondo ini sontak mengagetkan kader dan pendukung PKS. Mantan Ketua DPW PKS Jawa Timur, Hamy Wahjunianto menyayangkan pemecatan sepihak tersebut.

“Memang benar DPP dan DPW punya kewenangan, tapi kan ada mekanisme yang harus dipatuhi bersama. Mosok pecat Ketua DPD seperti memecat pembantu rumah-tangga saja. Gak ada aturan mainnya,” tukas Hamy yang juga mundur dari caleg DPR RI dapil Jawa Timur.

Hamy mengungkapkan, bahwa Imam Anshori pernah curhat ke dirinya kalau dia kebingungan menjelaskan soal kewajiban tandatangan surat mundur bertanggal kosong. Dan karena tidak kunjung ada penjelasan dan dialog dari DPW Jatim dan DPP Jakarta, akhirnya tercatat ada 9 caleg PKS di Situbondo yang mundur.

“Saya juga mengkritik DPW dan DPP yang menyikapi situasi ini dengan cara represif, bukan dialogis. Mbokya Ketua DPD dibantu, buka. Diteror dengan kata ‘taat’, lalu dipecat di tengah malam. Ini sudah perilaku otoriter ala PKS,” pungkas Hamy.

Sebelumnya, beredar surat dari DPP PKS tertanggal 29 Juni 2018 yang ditujukan kepada bakal calon legislatif (bacaleg) PKS untuk kursi DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Surat edaran bernomor 02/D/EDR/DPP-PKS/2018 itu memuat hasil rapat dewan pimpinan pusat (DPP) pada 27 Juni 2018. Isinya mewajibkan bakal calon anggota DPR/DPRD (BCAD) PKS melampirkan dokumen tambahan.

Ada tiga poin lampiran tambahan di antaranya :

1. Memastikan surat pernyataan BCAD (bakal calon anggota dewan) yang telah ditandantangani sebelumnya tersampaikan di setiap level struktur yang ditetapkan.

2. Mengisi dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri yang terlampir bersama surat edaran ini.

3. Mengisi dan menandatangani surat pengunduran diri bertanggal kosong yang terlampir bersama surat edaran ini.