Pantauan KIPP Indonesia, Masih Banyak Parpol Majukan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg

Ilustrasi Caleg

Jakarta, Sayangi.com – Inovasi dan keberanian Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatur agar para calon legislatif tidak berasal dari mantan terpidana korupsi merupakan sebuah langkah strategis dalam rangka mencegah sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi di masa lalu, saat ini, maupun di masa depan. Hal itu perlu didukung dengan sepenuh hati.

Salah satunya dengan melaksanakan PKPU 20 tahun 2018, secara sungguh-sungguh, baik untuk penyelenggara pemilu, terlebih untuk para peserta pemilu khususnya partai politik peserta pemilu 2019.

Begitu disampaikan Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta, menyikapi pelaksanaan PKPU 20 tahun 2018,
dan upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia, dalam keterangannyadi Jakarta, Senin (23/7).

“Pemantauan KIPP Indonesia dalam pendaftaran caleg untuk pemilu 2019, masih banyak partai yang mengajukan mantan terpidana korupsi sebagai Caleg. Baik di pusat, maupun daerah. Hal ini selain bertentangan dengan PKPU 20 tahun 2018, juga merupakan pertanda tidak pekanya parpol dalam upaya¬† memberantas korupsi di Indonesia,” kata Kaka.

Karenanya, dalam hal ini KIPP Indonesia berpandangan dan bersikap. Pertama, mendukung upaya KPU dalam hal pemberantasan korupsi melalui upaya untuk mencegah mantan terpidana korupsi menjadi caleg dalam pemilu 2019.

“Kedua, meminta kepada KPU untuk tidak menerima mantan terpidana korupsi, sebagai Caleg, baik di pusat maupun daerah,” tambahnya.

Selanjutnya, yang ketiga, meminta kepada Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan PKPU 20 tahun 2018 sesuai dengan kewenangannya.

Keempat, meminta kepada Parpol peserta pemilu 2019 utuk mematuhi PKPU 20 tahun 2018, dengan tidak mengajukan caleg mantan terpidana korupsi, baik si pusat maupun di daerah.

“Dan terakhir, KPU, Bawaslu dan Parpol, agar mencari upaya maksimal untuk mengganti caleg mantan terpidana koruptor, dalam perbaikan pendaftaran calon DPR dan DPRD di seluruh Indonesia,” pungkasnya.