Eko Sulistyo: Basis Nasionalisme Pemerintahan Jokowi bukan Teritori, tapi Kesejahteraan

Eko Sulistyo saat menjadi pembicara dalam Patihan Kepemimpinan Bangsa oleh Perkumpulan Gerakan Kebangsaan di Wisma DPR, Puncak Bogor,, 25 Agustus 2018

Jakarta, Sayangi.com – Deputi IV Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK mulai mengurangi pendekatan teritori dalam membangun nasionalisme. Menurutnya, pemerintahan Jokowi-JK lebih menekankan nasionalisme pada basis kesejahteraan.

“Sejak Orde Baru, ketika kemudian ada persoalan-persoalan di dalam negeri selalu digunakan sebagai ancaman, asing, kemudian ada jargon NKRI harga mati. Gejala ini memang muncul sejak Referendum Timor Leste yang menghasilkan kemerdekaan Timor Leste. Kecenderungan nasionalisme kita lebih fokus  teritorial,” kata Eko Sulistyo saat menjadi pembicara dalam “Pelatihan Kepemimpinan Bangsa” yang digelar oleh Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) di Wisma DPR, Puncak, Bogor, Jumat 24 Agustus 2018.

Oleh karena itu, Eko mengaku tidak heran jika isu yang selalu mengemuka adalah isu-isu teritori. Misalnya ketika ada gejala di bagian-bagian terluar Indonesia, selalu dianggap sebagai kelompok separatis, gerakan asing, proxy war, dan seterusnya. Akibatnya, kebijakan yang kemudian diambil cenderung militeristik, seperti mengirim pasukan.

Konsep ini kata dia, berbeda dengan pemerintahan Jokowi yang justru mulai mengurangi pendekatan teritori ini. Menurutnya, tantangan ke depan, terutama daerah-daerah perbatasan Indonesia lebih diikat nasionalismenya melalui pendekatan kesejahteraan.

“Maka kemudian kalau Anda lihat pos-pos perbatasan kita sekarang luar biasa, mungkin dibanding dengan gedung kabupaten atau kecamatan itu jauh kalau megahnya dengan gedung-gedung perbatasan yang ada di wilayah perbatasan, seperti wilayah Papua atau di Entikong,” jelasnya.

Di antara cara pemerintahan Jokowi membangun nasionalisme yang berbasis kesejahteraan adalah dengan menumbuhkan ekonomi-ekonomi baru. Selain itu juga dengan terus menggalakkan pembangunan infrastruktur yang dinilai mampu mendorong pembangunan aktivitas ekonomi.

Dengan pendekatan seperti ini kata Eko, pemerintahan Jokowi mentransformasikan nasionalisme lebih substantif karena langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat.

“Kalau kemarin masyarakat Indonesia khususnya daerah daerah timur, wilayah-wilayah terluar seperti Papua, tidak lagi hanya memandang kemerdekaan itu hanya sebatas “kami menjadi bagian dari NKRI”, tetapi juga merasakan bahwa kemerdekaan itu adalah adanya aspek keadilan yang merata di bagian terluar Indonesia,” jelasnya.

“Nah itulah yang kemudian juga mendasari visi pembangunan pemerintahan saat ini dengan visi Indonesia sentris ini melandasi program-program prioritas pembangunan tidak hanya bertumpu pada masyarakat Jawa atau pulau Jawa, tetapi juga menyebar ke seluruh masyarakat Indonesia.”

Tidak Hanya Mengacu pada PDRB

Dalam mewujudkan pendekatan kesejahteraan kata Eko Sulistyo, pemerintahan Jokowi mencoba membangun Indonesia dengan mengenyampingkan besaran Produk domestik regional bruto (PDRB) sebagai tolak ukur pembangunan. Sebab, jika itu yang menjadi acuan, pulau Jawa masih akan terus mendominasi.

“Coba cek kontribusi masing-masing daerah atau provinsi terhadap PDRB. Pulau Jawa menyumbang hampir 58% pada PDRB kita, Sumatera menyumbang 22%, Papua 1,8%, dan yang paling rendah adalah Maluku Utara, yaitu 0,8%. Apa artinya angka-angka ini? Artinya adalah makin kecil kontribusi daerah-daerah dalam PDRB itu pasti makin rendah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM ini berdampak pada indeks kesehatan, indeks angka kematian. Nah, itulah ketimpangan yang masih cukup tinggi,” paparnya.

Jika hal itu yang diikuti kata dia, maka pembangunan Indonesia hanya akan terpusat di Jawa, karena di Jawa hampir semua infrastruktur terpenuhi. Seperti listrik, pelabuhan, Sumber Daya Manusia, dan tenaga kerja.

“Semua investor pasti akan ke situ (Jawa), karena mereka tidak capek lagi ngurus infrastruktur. Kalau ini terjadi, imbasnya daerah lain tidak berkembang.”