Ajak Tiru Bangladesh, Umar Husein: Hukum Harus Menjamin Keadilan Buat Semua Rakyat

Umar Husein saat menjadi pembicara dalam Pelatihan Kepemimpinan Kebangsaan yang diadakan oleh PGK di Wisma DPR, Puncak, Bogor, Sabtu, 25 Agustus 2018.

Jakarta, Sayangi.com – Pakar Hukum Pidana dari Perguruan Tinggi Ilmu kepolisian (PTIK) Umar Husein mengungkapkan berbagai problem hukum di Tanah Air. Di antaranya yang paling mengemuka kata dia, adalah persoalan penegakan hukum secara adil.

Menurut Umar, penegakan hukum (law enforcement) merupakan salah satu perangkat dalam membangun negara yang kuat. Jika penegakan hukum diabaikan, dapat dipastikan bahwa sebuah negara tidak akan kuat.

“Kalau kita ingin negara kita kuat, problem hukum kita harus dapat diselesaikan,” kata Umar saat menjadi pembicara dalam “Pelatihan Kepemimpinan Bangsa” yang digelar oleh Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) di Wisma DPR, Puncak, Bogor, Sabtu, 25 Agustus 2018.

Pelatihan yang dipimpin Ketua Umum PGK Bursah Zarnubi ini bertajuk “Mewujudkan Regenerasi Kepemimpinan Bangsa yang Berkarakter dan Berjati diri”. Rencananya acara akan digelar selama tiga hari, yakni dari 24-26 Agustus 2018. Dalam acara ini, setidaknya ada sembilan tokoh yang akan jadi pembicara. Selain Umar Husein, ada juga Prof. Anhar Gonggong, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Eko Sulistyo, Irjen Pol Setyo Wasisto, dan Dr. Ir. Arif Budimanta MSc. Selain nama-nama tersebut juga ada nama Drs. Hajriyanto Y Thohari, MA dan Dr Iding Rosyidin, M.Si.

Dikatakan, ada banyak hal di negeri ini yang ganjal. Terkadang ada sebuah peristiwa, namun karena belum terdapat aturan yang mengatur, sehingga berimbas pada penegakan hukum yang buruk.

“Kadang ada peristiwanya, tapi tidak ada aturannya. Atau sebaliknya, aturannya ada, tapi tidak adil, tidak mengakomodir kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Umar mengakui bahwa aturan dan perundang-undangan dalam penegakan hukum akan terus berkembang seiring dengan perkembangan di masyarakat. Jika tidak mengikuti perkembangan zaman, maka aturan hukum tersebut akan tertinggal.

Namun begitu, hukum tersebut harus mampu menampung aspirasi masyarakat. Dalam hal ini penegakan hukum harus betul-betul adil, tidak pandang bulu, dan tebang pilih sehingga mampu menjamin rasa keadilan dan rasa keamanan masyarakat.

“Jadi peristiwa yang tidak  ada aturan harus segera dibikin aturannya. Begitu juga hukum juga tidak boleh memihak kepentingan masyarakat. Masyarakat ini harus menyandarkan harapan rakyatnya terhadap hukum.”

Umar kemudian mengajak sekaligus menyarankan agar pemerintah Indonesia melihat bagaimana penegakan hukum di Bangladesh. Menurutnya, di negara tersebut, rakyat benar-benar merasa mendapatkan keadilan dan merasa diperlakukan secara sama di mata hukum.

“Ada sebuah riset yang saya juga kaget, hasilnya ternyata negara yang paling menjamin keadilan buat rakyatnya adalah Bangladesh. Jadi di negara itu semua orang mengikuti aturan hukum,” ujarnya.

“Di negara ini semua orang punya kesempatan yang sama di mata hukum. Jadi seorang tukang becak berperkara dengan seorang wali kota, kasusnya sama, tapi berpeluang sama untuk saling mengalahkan. Kalau di sini (Indonesia, red), kita nggak usah sidang, kita sudah tahu hasilnya. Ini problem kita,” jelasnya.

Untuk membuktikan tentang sejauh mana penegakan hukum, Umar menyarankan agar dibuatkan penilaian melalui tabel atau matriks khusus.

“Anda bisa tulis problem-problem yang ada di Indonesia, setelah itu buat skoring. Untuk mensistematisasikan bagaimana tantangan hukum di Indonesia, bagaimana undang-undangnya, bagaimana masyarakatnya, bagaimana juga aparat penegak hukumnya. Dari sana akan kelihatan.”