Pengamat Hukum: Gerakan #2019GantiPresiden Adalah Kampanye Terselubung

Pengamat hukum dan keamanan, Dewinta Pringgondani.

Jakarta, Sayangi.com – Pengamat hukum dan keamanan, Dewinta Pringgondani menilai, deklarasi gerakan #2019GantiPresiden adalah bentuk kampanye terselubung. Dia mengungkapkan, dalam Pasal 492 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, dikatakan bahwa bilamana orang dengan sengaja melakukan kampanye, apapun bentuknya, di luar drlari jadwal yang ditetapkan KPU, itu dapat dipidana selama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

“Itu adalah hasil dari UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Karena itu, siapapun, mau gerakan Jokowi 2 periode atau 2019 ganti presiden harus paham itu dulu,” kata Dewinta saat diskusi Kaukus Muda Indonesia (KMI) bertajuk ‘#2019GantiPresien¬† Upaya Konstitusional Menggant Jokowi?’ di Gedung Joeang 4t, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/8).

Terkait pernyataan KPU dan Bawaslu bahwa gerakan 2019 ganti presiden bukanlah kampanye, tetapi bagian dari aspirasi politik dan kebebasan berbicara, Dewinta mengungkapkan, hal itu benar jika itu dilakukan sebelum tanggal 10 Agustus 2018 lalu.

“Tetapi kalau sekarang ini, bakal capres-cawapres sudah resmi mendaftar. KPU pernah bilang hastag 2019gantipresiden tidak jadi masalah ada, tetapi ketika memasuki masa pendaftaran, harus tidak boleh lagi. Saya lihat dan saya baca,” paparnya.

Menurutnya, solusi yang terbaik adalah pihak dari polisi, Kemendagri, KPU dan Bawaslu duduk sama-sama supaya hal ini tidak membuat situasi politik memanas. Pasalnya, ada yang pro dan ada yang kontra terhadap gerakan teesebut.

“KPU dan Bawaslu harus tegas melarang sampai waktunya tiba tanggal 23 September,” ucapnya.

Meskioun gerakan #2019GantiPresiden tidak menyebutkan nama, dia menegaskan, sudah pasti gerakan ini digerakkan oleh kelompok pendukung Prabowo-Sandi.

“Secara politik, ini adalah dari kubu yang semua kita tahu, Pak Mardani Ali Sera dari PKS. Beliau ini yang menggulirkan pertama kali di Car Free Day. Ini dinamakan berlindung di dalam dinamika parpol tertentu untuk membuat kegiatan deklarasi atau¬† kampanye, itu tidak bisa dipunggkiri,” pungkasnya.