Pengamat LIPI Sebut Gerakan #2019GantiPresiden Sebenarnya Ingin Jokowi Turun Sebelum Pemilu

Pengamat Politik LIPI, Indria Samego. (Foto: Sayangi.com/Fahri)

Jakarta, Sayangi.com – Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego mengungkapkan, gerakan #2019GantiPresiden adalah by design. Kelompok gerakan ini sesungguhnya menginginkan Joko Widodo mundur di tengah jalan sebelum pemilu.

“Makanya disebut inkonstitusional, sebab yang konstitusional itu adalah mundur karena kalah Pemilu,” kata Indria dalam diskusi media Kaukus Muda Indonesia (KMI) bertajuk ‘Gerakan #2019 Ganti Presiden: Upaya Inkonstitusional Mengganti Presiden’ di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, Selasa (28/8).

Menurutnya, seorang presiden bisa diturunkan sebelum pemilu apabila dia melanggar konstitusi dan melakukan pelanggaran berat yang tidak patut dilakukan oleh seorang presiden. Tapi menurutnya, hal itu mustahil, apalagi Joko Widodo (Jokowi) didukung oleh mayoritas partai politik di parlemen.

“Jadi menurut saya, ini adalah upaya dari kelompok minoritas (partai politik di parlemen) yang kalah jumlah seperti Gerindra, PKS dan PAN. Salah satunya menggorok kredibilitas Jokowi dengan mengembangkan isu-isu politik Islam itu,” ungkapnya.

Dia menilai, terjadinya penolakan terhadap gerakan #2019GantiPresiden adalah hal yang wajar, karena Indonesia adalah negara yang majemuk.

“Indonesia ini terlalu majemuk, jadi wajar kalau ada yang mendukung atau menolak. Gak semua orang harus mendukung gerakan ini, dan gak semua orang harus menolak,” tambahnya.

Memang, lanjut dia, secara hukum seperti yang dikatakan Bawaslu, tidak ada yang dilanggar dari gerakan ganti presiden tersebut. Namun secara etika, sangat tidak pantas.

“Saya ingin sampaikan, ini adalah soal etis, pantas atau tidak. Dan saya berani mengatakan tidak layak, tidak pantas, karena presiden masih ada,” paparnya.

Lebih jauh dia mengungkapkan, gerakan 2019 ganti presiden adalah bentuk kampanye, karena gerakan ini berbentuk ajakan terhadap orang lain untuk tidak memilih salah satu calon.

“Ini kampanye, karena mengajak orang jangan memilih si A atau ganti Presiden. Itu artinya jangan memilih Jokowi. Secara hukum gak ada yang dilanggar, tapi secara etis, ini tidak etis,” pungkasnya.