Mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ditetapkan Tersangka Korupsi

Nur Mahmudi Ismail

Jakarta, Sayangi.com – Penyidik Tipikor Polresta Depok menetapkan mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lahan untuk pelebaran jalan Nangka Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Depok.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono.

“Ditemukan dua alat bukti yang cukup,” ujar dia saat dikonfirmasi wartawan, Selasa 28 Agustus 2018.

Argo mengungkapkan bahwa penetapan status tersangka Nur Mahmudi ini dilakukan setelah gelar perkara setelah ditemukan dua alat bukti yang cukup.

Selain Nur Mahmudi, penetapan tersangka juga dilakukan kepada mantan Sekretaris daerah (Sekda) Kota Depok, Harry Prihanto.

Dari hasil penyidikan, Argo mengatakan kerugian dari dugaan tindak pidana korupsi itu mencapai Rp10,7 miliar.

Hasil Audit BPKP

Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Polresta Depok Ajun Komisaris Bambang P menjelaskan penetapan tersangka Nur Mahmudi dan Prihanto dilakukan setelah pihaknya menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa barat turun dan terdapat kerugian negara.

“Terhitung Selasa ini (28/8), Wali Kota Depok dua periode (2006-2011 dan 2011-2016) Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekdanya Harry Prihanto resmi tersangka korupsi proyek pengadaan lahan untuk pelebaran jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, “ ucap Bambang kepada wartawan di Mapolresta Depok, Selasa (28/8).

Menurut Bambang untuk saat ini baru hanya Nur Mahmudi dan Prihanto yang resmi ditetapkan tersangka korupsi jalan Nangka.

“Baru dua orang itu,” ujarnya.

Bambang belum bersedia membeber nilai kerugian negara dalam kasus proyek pengadaan lahan tersebut. Namun Bambang mengaku penetapan terhadap kedua mantan pejabat teras Kota Depok itu dikeluarkan setelah Polresta Depok secara resmi menerima hasil audit dari BPKP Jawa barat bahwa ada kerugian negara.

“Itulah dasar Polresta Depok menetapkan Nur Mahmudi dan Prihanto menjadi tersangka korupsi,“ jelasnya.

Kasus ini tengah bergulir di Tipikor Polreta Depok sejak Oktober 2017. Dari hasil penyelidikan dan gelar perkara yang dilakukan Januari 2018 serta setelah memeriksa 87 saksi status penyelidikan naik ke penyidikan.

“Ketika dilakukan ekspos penaikan status kita belum mengekpos nama tersangka, “ jelasnya.

Tak dibeberkannya tersangka ke publik, tambah Bambang, karena saat itu penyidik sedang meminta BPKP Jawa barat untuk melakukan audit dan melayangkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Kota Depok. “ Sekarang hasil audit BPKB sudah turun maka diekspos selanjutnya akan menentukan pemeriksaan tersangka,” jelas Bambang.

Dari informasi yang beredar di kalangan awak media, seorang sumber menyebutkan, proyek pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju baru 2015 dengan nilai anggaran dari APBD sebesar Rp17 miliar merupakan proyek fiktif.

Dikatakan proyek fiktif, sebab akses jalan dengan panjang 500 meter lebar 6 meter tersebut sudah dibebaskan oleh pengembang yang sedang membangun Apartemen disana. “Pengembang Apartemen telah mengeluarkan dana pembebasan kepada 16 pemilik sertifikat dengan nilai sebesar Rp17 miliar,“ kata sumber tersebut.

Dia menyebut kasus korupsi ini akan menyeret sejumlah kalangan DPRD Kota Depok. Sebab, vairnya anggaran proyek pelebaran jalan Nangka tidak lepas dari peran DPRD. “APBD sebesar Rp17 miliar bisa cair setelah adanya paripurna DPRD 2015, “ pungkasnya.