Marzuki Darusman Sebut Panglima Tinggi Myanmar Harus Diselidiki

Marzuki Darusman Ketua Misi Pencari Fakta Internasional (PBB). Foto DVB
Marzuki Darusman Ketua Misi Pencari Fakta Internasional (PBB). Foto DVB

Jenewa,Sayangi.com- PBB meminta para jenderal di Myanmar harus diselidiki terkait genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan menyangkut perlakuan terhadap Muslim Rohingya. Temuan Tim pencari fakta PBB melaporkan warga muslim Rohingya telah mengalami penindasan dari “lahir sampai mati”.

Laporan berdasarkan ratusan wawancara itu merupakan kecaman terkeras dari PBB sejauh ini menyangkut kejahatan terhadap Rohingya.

Ketua Misi Pencari Fakta Internasional Marzuki Darusman dalam jumpa pers di Jenewa, Swiss, Senin (27/8/2018) waktu setempat. Politisi dari Indonesia ini  menyebutkan Panglima militer Myanmar, Min Aung Hlaing harus turun.

Hal ini menyusul seruan panel PBB karena Hlaing dicurigai “memiliki maksud genosida” dan kejahatan kemanusiaan terhadap Rohingya. Satu-satunya cara ke depan adalah untuk menyerukan dia mundur segera. Statement tersebut mengacu pada Min Aung dan lima jenderal lain

Laporan itu juga menyebutkan taktik militer “secara konsisten dan tak seimbang bila dibandingkan dengan ancaman yang dihadapi.”

Laporan PBB tersebut juga mengkritik keras pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi karena tidak turun tangan untuk menghentikan kekerasan. Untuk itualh PBB menyerukan agar kasus itu diajukan ke Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC).

Myanmar menyanggah laporan PBB itu dan mengatakan laporan itu dibuat oleh satu pihak dan ditujukan untuk menekan negaranya.

Pemerintah Myanmar sendiri tetap menyatakan operasi mereka mencari sasaran militan atau menghadapi ancaman pemberontakan. Namun laporan itu menyebutkan kejahatan yang tercatat “mengejutkan karena disanggah.”

“Operasi militer tak bisa dijadikan alasan untuk membunuh semena-mena, memperkosa perempuan beramai-ramai. Operasi militer tidak bisa digunakan menyerang anak-anak dan membakar seluruh desa-desa,” sebuat laporan PBB.

Misi Pencari Fakta Independen PBB terhadap Myanmar dibentuk pada Maret 2017. Misi tersebut dibuat untuk menyelidiki dugaan terjadinya pelanggaran hak asasi meluas di Myanmar, khususnya negara bagian Rakhine, tempat tinggal kelompok Muslim Rohingya.

Penyelidikan dimulai sebelum militer memulai operasi militer besar di Rakhine pada Agustus 2017, setelah serangan mematikan oleh militan Rohingya. Akibat operasi militer Myanmar yang membabi buta 700.000 warga Rohingya melarikan diri dari Myanmar.

Laporan PBB menyebutkan operasi Militer Myanmar terhadap warga muslim Rohingya bisa menjadi “bencana yang bisa terjadi selama puluhan tahun. Militer Myanmar telah melakukan “penindasan parah, sistemik dari lahir sampai mati pada warga muslim Rohingya.

Kejahatan yang tercatat di negara bagian Rakhine menyebutkan kejadian “serupa dengan maksud genosida.”. Walaupun Misi PBB itu tidak memiliki akses ke Myanmar, namun laporan itu dibuat berdasarkan saksi mata, wawancara, gambar satelit, foto dan video.

Laporan tersebut menyebut nama-nama jenderal yang dianggap memikul tanggung jawab besar, termasuk Panglima Militer Ming Aung Hlaing dan wakilnya.

Berdasarkan konstitusi, pemerintah sipil hanya memiliki kewenangan sedikit atas militer. Tetapi dokumen tersebut menyebutkan, “melalui tindakan mereka, pemerintah sipil juga ikut terkait atas kejahatan.”

Pernyataan PBB menyebutkan Pemenang hadiah Nobel Aung Sang Suu Kyi “tidak menggunakan posisi de facto sebagai Kepala Pemerintahan. Aung Sang Suu Kyi “tidak menggunakan otoritas moral, untuk mencegah kejadian pembantaian warga muslim Rohingya di Rakhine.