Pengamat Sayangkan Aksi #2019GantiPresiden Disebut Tak Langgar Aturan Pemilu

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo. (Foto: Sayangi.com/Fahri).

Jakarta, Sayangi.com – Pengamat Politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, hastag 2019 ganti presiden yang dulu hanya sebatas polemik di media sosial, diskursus di ruang-ruang seminar dan diskusi masih bisa diterima dalam logika demokrasi.

Tetapi ketika gerakan tersebut meningkat levelnya menjadi gerakan massa dengan mobilisasi secara terbuka, ini menimbulkan persoalan.

“Persoalannya tadi, bisa dijerat dengan pasal ketertiban umum misalnya. Bahkan bisa dijerat karena mengarah pada upaya makar,” kata Karyono dalam diskusi bertajuk¬† “Makin Dilarang, Makin Nantang ! #2019GantiPresiden Menggila Hingga Tanah Suci: Untung atau Buntung” di UP2YU Cafe and Resto Cikini Menteng Jakarta Pusat, Jumat (31/8).

Karyono menyayangkan sikap penyelenggara pemilu terhadap aksi 2019 ganti presiden yang mengatakan kegiatan tersebut tak melanggar aturan pemilu. Menurut dia, penyelenggara pemilu hanya menggunakan definisi dari UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, soal apa itu kampanye.

“Padahal seharusnya penyelenggara pemilu melakukan penyelidikan, investigasi siapa dibalik gerakan ini,” ungkapnya.

Dikatakannya, jika ada calon anggota DPR, DPRD dan tim sukses calon presiden, maka dia bisa dijerat dengan aturan pemilu. Karena peraturan KPU menyebutkan tentang jadwal kampanye.

“Pasal 1 angka 35 UU Pemilu ini jelas mengatur, setiap orang yang merupakan bagian dari pelaksanaan pemilu, tidak boleh melakukan sosialisasi sampai tanggal 23 September 2108. Celakanya penyelenggara pemilu sudah membuat wacana publik bahwa aksi 2019 ganti presiden tidak melanggar,” terangnya.

“Apakah mengimbau untuk tidak memilih calon tertentu itu mengandung unsur kampanye atau tidak,” tambahnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, bahwa gerakan 2019 ganti presiden merupakan psywar. Karenanya, akan dilakukan dimanapun termasuk di tanah suci Mekkah, Arab Saudi dan juga di negara lain.

“Menurut saya imagenya negatif. Kok ritual keagamaan yang suci di tanah suci dikotori dengan hastag murahan seperti itu,” tambahnya.

Karyono juga mengungkapkan, bahwa tak ada korelasi positif antara hastag ganti presiden dengan elektabilitas capres.

“Mereka (para pelaku gerakan hastag 2019 ganti presiden) tahu itu bahwa tak ada korelasinya dengan elektabilitas capres, tapi tetap mereka lakukan. Bisa jadi, ada agenda lain,” ungkapnya.

Belum lagi, tambah Karyono, mereka para penggerak #2019GantiPresiden ini berusaha playing victim, memposisikan diri sebagai korban yang dizalimi ketika aksi mereka dilarang aparat dan ditolak oleh masyarakat.

“Mereka ini playing victim. Mereka ini pelaku, tapi merasa jadi korban, kan lucu,” ujarnya.