Bawaslu Tak Bisa Buktikan Mahar Politik Sandiaga, PSI: Ini Menggelikan

Bawaslu

Jakarta, Sayangi.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menetapkan bahwa dugaan tentang adanya mahar Rp 1 Triliun dari bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno kepada PKS dan PAN tidak dapat dibuktikan secara hukum.

“Keputusan ini menggelikan, dan dapat meruntuhkan kredibilitas Bawaslu,” ujar juru bicara PSI, Rian Ernest, dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu (1/9).

Menurut Rian, alasan Bawaslu bahwa mereka tak dapat membuktikan tuduhan tersebut karena Andi Arief tidak mau hadir, terkesan mengada-ada.

“Saya mencium bau amis di sini,” ujarnya

Andi Arief adalah saksi kunci karena dia adalah orang yang  pertama-tama melontarkan tuduhan tentang adanya mahar Rp 1 triliun tersebut.  Karena itu, kata Rian, Bawaslu harus berusaha serius memperoleh keterangan langsung darinya.

“Bila Bawaslu mengaku tak memiliki kekuatan hukum untuk memaksa Andi hadir, ya datangi saja kediaman Andi. Bukankah Andi sendiri sudah menyatakan bersedia didatangi Bawaslu?” ungkapnya.

“Sulit bagi akal sehat kita menerima bahwa Bawaslu memang serius berusaha menegakkan hukum. Pak Sandi sendiri tidak pergunakan forum panggilan untuk klarifikasi ke Bawaslu soal polemik mahar ini,” tambahnya.

Rian memperingatkan, sikap Bawaslu ini akan  meruntuhkan kredibilitas lembaga tersebut.

“Para peserta pemilu akan melecehkan Bawaslu. Ke depan, kalau ada lagi dugaan pelanggaran,  masing-masing pihak bisa begitu saja mengabaikan permintaan Bawaslu untuk diperiksa, toh sudah ada presedennya,” katanya.

Di pihak lain, Rian juga menyayangkan sikap Andi yang terkesan juga tidak sungguh-sungguh berusaha membongkar dugaan penyuapan partai ini.

“Mengapa Andi tidak mengupayakan datang? Ini juga pertanyaan besar. Di awal dia nampak begitu berani membongkar dugaan penyuapan ini, tapi tiba-tiba belakangan seperti menciut,” tuturnya.

Menurutnya, kalau ternyata sebenarnya penyuapan itu tak ada, Andi bahkan bisa dituduh sebagai pembohong atau bahkan penyebar fitnah. Apalagi, kata dia, Andi pernah menyatakan bahwa ia diperintahkan partai untuk bicara itu.

“Kalau begitu, apa sebaiknya kita menganggap Partai Demokrat itu adalah partai pembohong?”

Menurutnya, PSI merasa perlu bersuara karena politik uang adalah persoalan sangat serius yang mengancam demokrasi Indonesia.

“Kalau soal suap menyuap ini dibiarkan, bagaimana mungkin kita akan bisa memperbaiki pemilu dan demokrasi kita?” tutup Rian.