Diskusi Buku Reliji di Banten, Bursah Bicara ‘Jokowi Plan’ Sebagai Visi Pembangunan Yang Mempersatukan

Diskusi Buku 'Jokowi Istiqomah Membangun Negeri' di Serang Banten, Sabtu (1/9).

Serang, Sayangi.com – Relawan Indonesia Jokowi (Reliji) kembali melakukan bedah buku ‘Jokowi Istiqomah Membangun Negeri’.

Kali ini, buku karya Bambang Budiono dan diterbitkan oleh Seknas Reliji tersebut didiskusikan bersamaan dengan Deklarasi Korwil Reliji Banten di Serang, Sabtu (1/9).

Dalam sambutannya, Ketua Umum Kornas Reliji Bursah Zarnubi menjelaskan, sejak dilantik menjadi Presiden RI ke-7 pada 20 Oktober 2014, Presiden Jokowi telah berhasil mewujudkan sebagian besar program strategis yang tertuang dalam Nawacita, dan sebagian lainnya yang masih dalam proses akan dapat diselesaikan di kepemimpinan periode berikutnya. Bursah menyebebut program strategis yang direalisasikan Jokowi sebagai “Jokowi Plan”.

“Berbagai program strategis sesuai Nawacita yang sudah diwujudkan Presiden Jokowi itu layak kita acungi dua jempol. Kita dapat menyebutnya sebagai “Jokowi Plan”, kata Bursah di Serang, Sabtu (1/9).

Bursah kemudian mengelaborasi berbagai capain Pemerintahan Jokowi-JK dan kabinet kerjanya. Pertama, kesungguhan Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pemerintahan Jokowi mengubah orientasi pembangunan Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, untuk mengatasi isu ketimpangan dan ketidakadilan yang menjadi masalah mendasar pembangunan di Indonesia selama puluhan tahun.

Konektivitas antar pulau ditingkatkan melalui program tol laut, pembangunan desa dipacu melalui anggaran dana desa yang meningkat setiap tahun, infrastruktur dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa digenjot pembangunannya (termasuk di Papua dan Papua Barat), dan harga BBM di daerah 3 T (terpencil, terbelakang, terdepan) ditetapkan sama dengan harga BBM di Jawa. Puluhan ribu desa yang sebelumnya belum dialiri listrik, kini sudah bisa menikmati listrik. Akses internet juga sudah menjangkau daerah-daerah terpencil dan terluar.

Orientasi pembangunan Indonesia sentris, selain membawa dampak ekonomi juga memiliki efek sosial politik karena akan memperkuat ikatan NKRI.

“Masyarakat di wilayah-wilayah terbelakang yang selama ini merasa dianak-tirikan karena kurang merasakan dampak pembangunan, kini dan di masa mendatang akan memiliki spirit ke-Indonesiaan yang lebih kuat. Kita bisa menyebut bahwa kebijakan pembangunan di era Jokowi adalah pembangunan yang mempersatukan Indonesia,” kata Bursah.

Kedua, menurut Bursah, komitmen Presiden Jokowi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani publik. Komitmen Jokowi dalam mencegah dan memberantas KKN di pemerintahan, antara lain ditunjukkan dengan ketegasan membubarkan Petral yang selama puluhan tahun ditengarai menjadi sarang mafia migas. Belasan paket deregulasi telah diluncurkan untuk mempermudah perizinan, menarik investasi, dan meningkatkan daya saing di berbagai sektor usaha.

Program lainnya yang layak diacungi jempol adalah percepatan pengurusan sertifikat tanah rakyat, kemudahan akses kesehatan bagi rakyat kecil, dan pembentukan satgas mafia pangan untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok. Dalam pengelolaan keuangan, Pemerintahan Jokowi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama dua tahun berturut-turut, yakni tahun 2016 dan 2017.

“Sebelum era Presiden Jokowi, terakhir kali pemerintah pusat memperoleh opini WTP dari BPK adalah tahun 2004,” lanjut Bursah.

Ketiga, Presiden Jokowi dinilai memiliki komitmen kuat dalam memperteguh kebhinekaan, memberi rasa aman kepada semua lapisan masyarakat dan merangkul semua elemen bangsa. Sejalan dengan itu, ia tidak memberikan ruang kepada kelompok-kelompok yang mengembangkan intoleransi.

Presiden Jokowi saat ini menjadi salah satu panutan pemimpin dunia karena sukses merawat keberagaman di negaranya, dan Indonesia menjadi role model negara dengan penduduk mayoritas Islam yang rukun dan mampu mengembangkan demokrasi.

“Mantan PM Australia Malcolm Turnbull memuji Jokowi sebagai pemimpin yang berhasil memadukan demokrasi, Islam, dan moderasi. Sedangkan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani yang merasa kagum dengan kerukunan di Indonesia, padahal terdiri 714 suku dan 1.000 lebih bahasa lokal, mengundang Presiden Jokowi untuk mengunjungi Afghanistan dan meminta peran aktif Indonesia dalam mengupayakan perdamaian di negaranya,” kata Bursah.

Keempat, keamanan di Indonesia juga terjaga dengan baik, antara lain karena soliditas TNI-Polri di bawah kepemimpinan Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Tito Karnavian. Soliditas TNI-Polri tercermin dalam pengamanan mudik lebaran, pengamanan Pilkada serentak, dan pengamanan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.

“Alhamdulillah, Asian Games 2018 dapat berlangsung dengan aman dan sukses, meski sebelumnya diliputi kekhawatiran masalah keamanan menyusul terjadinya aksi teror di Jakarta, Surabaya, dan Pekanbaru pada bulan Mei 2018. Seperti kita ketahui, pasca kehancuran ISIS di Irak dan Suriah, kombatan ISIS menyebar kemana-mana, dan dunia dilanda gelombang aksi terorisme (termasuk Indonesia). Tapi berkat ketegasan Jokowi dan kesigapan aparat TNI-Polri, sel-sel terorisme di Indonesia terkait ISIS yang mencoba bangkit kembali dapat ditumpas. Mengacu pada survei Gallup, salah satu lembaga survei internasional terkemuka, yang dirilis pada Juni 2018, Indonesia menempati posisi ke-9 dari 10 negara teraman di dunia dari 142 negara yang disurvei,” ujar Bursah.

Kelima, Presiden Jokowi memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong kemajuan umat Islam. Jokowi menjalin silaturahim yang intens dengan ulama dan tokoh-tokoh Islam, dan rajin mengunjungi pesantren. Perhatian Jokowi terhadap kemajuan umat Islam diwujudkan melalui berbagai program seperti Pesantrenpreneur, Santripreneur, pembentukan Bank Wakaf dan jaringan Ummart yang beroperasi di pondok-pondok pesantren, serta program redistribusi asset dan kemitraan pengusaha besar dengan UKM yang melibatkan pesantren.
Pada 5 Juni 2018 lalu, Presiden Jokowi telah meletakkan batu pertama pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia seluas 142 hektar yang berlokasi di Depok. Kampus ini diharapkan dapat menjadi kiblat internasional mengenai peradaban Islam Indonesia, yakni Islam Wasatiyah (moderat), yang terbuka terhadap nilai-nilai HAM dan demokrasi.

“Inilah kontribusi Indonesia untuk mendorong pengembangan Islam moderat sebagai arus utama di dunia. Jadi, kalau ada tuduhan bahwa Presiden Jokowi tidak pro-Islam, itu adalah tuduhan yang tidak berdasar,” kata Bursah.

Harus diakui, lanjut Bursah, dari sejumlah janji Jokowi yang disampaikan saat Pilpres 2014, beberapa diantaranya belum terwujud, bahkan besar kemungkinan ada yang tidak akan terealisasi mengingat besarnya tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 sampai 8 persen. Pertumbuhan ekonomi di era Jokowi rata-rata per tahun hanya 5 persen.

“Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Presiden Jokowi mungkin bisa disebut kurang berhasil karena tak mampu mencapai target pertumbuhan 7-8 persen. Tapi siapapun yang mencermati betapa besarnya tantangan ekonomi dalam 4 tahun terakhir (antara lain akibat gejolak keuangan global, anjloknya harga komoditas di pasaran dunia, ditambah perang dagang AS-China) tentu dapat mengapresiasi kemampuan Pemerintahan Jokowi mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen,” kata Bursah.

Apalagi, kata Bursah, Pemerintahan Jokowi dapat menekan angka kemiskinan dari 10,96 persen pada September 2014 menjadi 9,82 persen per Maret 2018. Ini adalah angka persentase kemiskinan terendah sepanjang sejarah Indonesia. Ketimpangan pendapatan yang diukur berdasarkan Rasio GINI turun dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 per Maret 2017.

“Tingkat pengangguran terus turun dari 5,94 persen pada Agustus 2014 menjadi 5,13 persen per Februari 2018. Melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga semakin mudah untuk mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan,” katanya.

Kemajuan ekonomi Indonesia di era Jokowi mendapat apresiasi positif dari berbagai lembaga keuangan dunia. Tiga lembaga pemeringkat kelas dunia, yakni Fitch Rating, Moody’s, dan Standard & Poors (S&P) pada tahun 2017 memberikan peringkat layak investasi kepada Indonesia. World Bank dan IMF dalam laporan pada Oktober 2017 menyampaikan prediksi cerah ekonomi Indonesia pada tahun 2017 dan 2018. Sedangkan Pricewaterhouse Coopers (PwC) pada awal 2017 merilis laporan yang memprediksi bahwa pada tahun 2030 Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-5 di dunia, setelah China, Amerika Serikat, India, dan Jepang. Dan menurut prediksi PwC, pada tahun 2050 peringkat Indonesia akan naik ke posisi ke-4 dunia dengan estimasi GDP sebesar US$10.502 miliar berdasarkan GDP menurut perhitungan PPP (Purchasing Power Parity).

Bursah kemudian menyoroti mengkhawatirkan sejumlah pengamat soal pelemahan nilai rupiah terhadap Dollar AS hingga menyebut ekonomi Indonesia sudah lampu kuning. Bahkan ada yang membuat spekulasi seolah-olah Indonesia akan memasuki krisis ekonomi seperti tahun 1998. Kekhawatiran tersebut, meski telah dibantah oleh Bank Indonesia selaku otoritas moneter, tentu harus menjadi perhatian tim ekonomi Pemerintahan Jokowi. Bursah berpandangan harus ada kebijakan fiskal dan moneter yang terpadu untuk mengatasi pelemahan Rupiah ini, agar dampaknya tidak meluas. Ibarat gempa, saat ini guncangannya masih seperti 4 Skala Richter (SR). Harus dijaga agar jangan mencapai 6 SR.

Menurut Bursah, setiap pemerintahan memiliki plus minus. Demikian juga dengan Pemerintahan Jokowi, pasti ada kelebihan dan kekurangan.

“Pencapaian yang baik kita berikan apresiasi, sedangkan yang kurang baik kita kritik agar diperbaiki,” kata Bursah.

“Dengan semua kelebihan dan kekurangan yang ada, Presiden Jokowi telah membawa Indonesia pada track yang benar. Ia juga telah menghadirkan sejumlah kebaruan dalam perpolitikan di Indonesia. Tidak mudah mencari pemimpin dengan karakter seperti Jokowi. Sosok sederhana, merakyat, tidak koruptif, pekerja keras, dan selalu menebar optimisme,” lanjutnya.

Atas dasar itulah, Reliji memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi agar berhasil dalam menjalankan semua program strategisnya hingga akhir masa jabatan pada Oktober 2019, dan berperan aktif agar Jokowi (bersama KH Ma’ruf Amin) dapat memenangkan Pemilu Presiden 2019.

Di akhir sambutannya, Bursah manjelaskan strategi perjuangan Reliji dalam usaha membantu memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Motto Reliji adalah ‘Mengajak Dengan Hikmah’. Karena itu, program dan kegiatan Reliji akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, beradab sesuai budaya Pancasila, bebas dari ujaran kebencian dan fitnah, serta selalu menjaga kerukunan dan persatuan bangsa,” tegas Bursah.