Cegah Gangguan Keamanan, Polri Akan Awasi Sejumlah Aksi “Tagar”

Kabaintelkam Polri Komjen Pol Lutfi Lubihanto. (Foto: Sayangi.com/Tri Setyo)

Jakarta, Sayangi.com – Polri mengeluarkan surat telegram berisi aturan atau penekanan terkait adanya aksi perang tagar pendukung calon presiden. Keempat tagar tersebut yakni #2019GantiPresiden, #2019PrabowoPresiden, #2019TetapJokowi dan #Jokowi2Periode.

Surat Telegram tertanggal 30 Agustus 2018 dikeluarkan sebagai antisipasi perang tagar tersebut. Telegram ini ditandatangani oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri Komjen Pol Lutfi Lubihanto.

Inti dari telegram tersebut ialah meminta jajaran kepolisian di daerah diminta mengawasi ketat gerakan tersebut. Hal ini merupakan bentuk pencegahan dari sejumlah hal buruk akibat perang tagar ini.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, langkah yang diambil Polri ini berlandaskan UU Nomor 9 Tahun 1998. Setidaknya ada lima poin yang harus ditaati oleh setiap orang atau kelompok yang akan menyampaikan aspirasi.

Pertama, kata Setyo, dalam menyampaikan pendapat di muka umum setiap orang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Lalu yang kedua, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.

“Ketiga, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/9).

Lalu yang keempat, tiap orang harus menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. Kelima menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Bila salah satu poin tersebut tidak dilaksanakan dalam aksi yang digelar, kata Setyo, Polri berhak membubarkannya. Polri juga akan melihat potensi gangguan dan keamanan dalam tiap aksi yang digelar.

“Bila polisi menganggap kalau salah satu tidak terpenuhi, bisa terjadi gangguan keamanan dan ketertiban,” katanya.