Populasi Terus Menurun, Ketua DPR Minta Tindak Tegas Para Pemburu Orangutan Sumatera

Bambang Soesatyo. (Foto: Sayangi.com/Tri Setyo)

Jakarta, Sayangi.com – Populasi Orangutan Sumatera (Pongo Abelii) makin menurun tiap tahunnnya. Dalam 75 tahun terakhir, populasi Orangutan Sumatera turun drastis hingga 80 persen.

Hal ini terjadi karena habitatnya yang semakin tergusur oleh keberadaan manusia. Selain itu, pembakaran hutan untuk pembukaan lahan juga jadi sebab merosotnya jumlah primata cerdas ini.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengakui, sejumlah daerah yang menjadi habitat Orangutan Sumatera telah beralih fungsi. Seperti di kawasan gambut Rawa Tripa, Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh dikarenakan perambahan lahan untuk perkebunan kelapa sawit.

Oleh karena itu, politisi yang karib disapa Bamsoet ini mendorong Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dan Sumatran Orangutan Conservation Program (SOCP) untuk bersama-sama melakukan upaya dalam memulihkan habitat Orangutan. Caranya ialah dengan menindak tegas pelaku yang membuka lahan dengan membakar, membatasi jarak habitat Orangutan dengan pemukiman penduduk dan menggalakkan gerakan tanam seribu pohon.

“Ini sebagai langkah awal dalam penyelamatan Orangutan dari kepunahan. Mengingat jumlah populasi Orangutan di Rawa Gambut Tripa pada 2018 hanya tersisa 150 ekor dari 3.000 ekor di tahun 1990 dan 300 ekor di tahun 2012,” ujar Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/9).

Politisi Golkar ini juga mendorong Komisi IV DPR meminta KLHK bersama dengan Polisi Hutan (Polhut) untuk memberikan sanksi tegas bagi setiap orang yang melakukan kejahatan terhadap Orangutan. Karena seperti diketahui, Orangutan selama ini menjadi komoditas untuk diperjual-belikan ataupun untuk dijadikan hewan peliharaan.

“Kita harus tegas guna memberikan efek jera kepada para pemburu orang utan ini,” tuturnya.

Selain itu, Bamsoet juga mendorong Komisi IV DPR untuk segera membahas revisi UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hal ini sesuai dengan Prolegnas Prioritas 2018, terutama berkaitan dengan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar agar dapat menimbulkan efek jera.

“Mengingat hingga saat ini pelaku kejahatan terhadap Orangutan masih belum dikenai hukuman maksimal,” jelasnya.

Lebih jauh politisi Golkar ini juga mendesak Komisi VI DPR agar meminta KLHK, BKSDA Aceh, dan SOCP untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait keberadaan hewan dilindungi. Karena sebagian masyarakat masih belum memiliki kesadaran, bahwa orangutan merupakan hewan dilindungi, yang harus dijaga kelestariannya.

“Semua pihak harus sadar terhadap keberadaan satwa-satwa yang dilindungi, terutama Orangutan serta melestarikan habitatnya, sebagai upaya preventif,” pungkasnya.