PDIP Minta KPU Tinjau Kembali Aturan Larangan Eks Koruptor Nyaleg

Anggota DPR Fraksi PDIP Henry Yosodiningrat

Jakarta, Sayangi.com – PDI Perjuangan (PDIP) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengevaluasi aturan larangan bagi mantan narapidana korupsi mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif (caleg). Pasalnya, jika Mahkamah Agung (MA) memutuskan memperbolehkan eks koruptor nyaleg, efeknya berpengaruh terhadap wibawa KPU.

Tak hanya itu, KPU juga akan bingung memulihkan nama-nama mereka yang sudah ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

“Imbauan kepada KPU agar meninjau kembali terkait pembatasan hak itu sendiri. Seandainya (MA) batal bagaimana memulihkan hak-hak mereka (eks koruptor)?” kata Politikus PDIP Hendy Yosodiningrat di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/9).

Anggota Komisi II DPR ini juga berharap, KPU tidak merubah fungsinya yang semula sebagai lembaga penyelenggara pemilu, menjadi pembuat undang-udang. Karena, jika MA memutuskan berbeda dari PKPU, maka seluruh penyelenggara pemilu harus mematuhinya, termasuk KPU. Sebab, KPU adalah pelaksana UU.

“KPU agar tidak merangkap menjadi pembuat UU. Coba kita belajar berbangsa dan bernegara yang baik yang tidak menurunkan kewibawaan KPU,” tandasnya.