Polri Sebut Acara Jalan Sehat Neno dan Dhani di Solo Berpotensi Langgar Aturan

Neno Warisman dan Ahmad Dhani. (Ist)

Jakarta, Sayangi.com – Sejumlah tokoh #2019GantiPresiden seperti Neno Warisman dan Ahmad Dhani akan menghadiri acara jalan sehat di Solo, Jawa Tengah. Acara ini rencananya akan dilangsungkan pada Minggu 9 September 2018 mendatang.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, pihak Polresta Surakarta tidak akan mengeluarkan izin penyelenggaraan acara tersebut. Hal ini didasari hasil penilaian polisi, yang menyimpulkan kegiatan tersebut rawan konflik.

“Dari hasil assessment pasti ada potensi mengarah kesitu oleh karena itu polisi mengambil diskresi kepolisian. Diskresi itu diatur Undang-undang nomor 2 tahun 2002, polisi boleh mengambil tindakan berdasarkan penilaian sendiri,” ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (4/9).

Polisi, kata Dedi, tidak ingin disalahkan bila tetap mengeluarkan izin acara gerak jalan ini. Karena dikhawatirkan bila tetap dilaksanakan, acara gerak jalan ini akan memicu terjadinya konflik.

“Kalau dibiarkan nanti terjadi bentrokan fisik maka polisi juga disalahkan. Maka polisi harus mampu mengantisipasi setiap kemungkinan terburuk,” tuturnya.

Dalam Undang-undang nomor 9 tahun 1998 memang diatur mengenai penyampaian aspirasi di muka umum. Namun dalam UU tersebut juga disebutkan bahwa ada batasan mengenai penyampaian aksi yang dilakukan.

“Sesuai regulasi di kita, termasuk regulasi internasional bahwa sepanjang kegiatan masyarakat pertama tidak melanggar norma, etika, peraturan perundang-undangan, tidak mengganggu ketertiban umum, dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa itu dibolehkan,” jelasnya.

Kegiatan menyampaikan pendapat juga diperbolehkan sepanjang tidak melakukan indikasi melanggar HAM, konstitusi berlaku, moral dan etika dan ketertiban umum. Namun yang harus diingat, bila ada indikasi melanggar salah satu poin tersebut, polisi dapat membubarkannya.

“Kegiatan menyampaikan pendapat di muka publik itu sifatnya tidak absolute. Sepanjang ada indikasi melanggar disitu, sangat jelas polri dapat membubarkan kegiatan tersebut,” tegasnya.

Lebih jauh Dedi mengakui, bahwa yang tertulis dalam agenda tersebut ialah kegiatan gerak jalan. Namun pihak Polresta lebih mengetahui, apa agenda yang dibawa dalam acara tersebut.

“Apabila sangat kuat mengarah lima hal tersebut polisi dapat membubarkan. Kalau dalam membubarkan ada perlawanan ada pasalnya, yaitu Pasal 212 dan 218 melawan petugas bisa dihukum empat bulan,” pungkasnya.