PDIP Langsung Berhentikan Anggotanya yang Terlibat Korupsi Massal di Malang

Hasto Kristiyanto (Foto: Sayangi.com)

Jakarta, Sayangi.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan, pihaknya langsung memberhentikan kader yang terlibat kasus korupsi di DPRD Kota Malang, Jawa Timur.

“Semua kader PDI Perjuangan di DPRD Kota Malang yang terkena OTT KPK diberhentikan,” kata Hasto di Jakarta, Rabu (5/9).

Untuk itu, DPP PDIP sudah menginstruksikan pemberhentian tersebut kepada pengurus daerah di Jawa Timur serta pengurus cabang di Kota Malang. Surat pemberhentian sebagai anggota DPRD Kota Malang harus sudah diterbitkan pada hari Selasa (4/9) sebelum pukul 00.00 WIB, kemudian menggantinya melalui penggantian antarwaktu (PAW).

Sementara itu, DPP PDIP menerbitkan Surat Instruksi No. 4657-A/IN/DPP/IX/2019, tanggal 3 September 2018, perihal instruksi pemberhentian anggota DPRD Kota Malang yag menjadi tersangka kasus korupsi.

Surat yang ditandatangani oleh Ketua Bambang D.H. dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto tersebut ditujukan kepada DPD PDIP Provinsi Jawa Timur dan DPC PDIP Kota Malang.

Dalam surat tersebut, isinya bahwa DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada DPD PDIP Provinsi Jatim dan DPC PDIP Kota Malang untuk segera melakukan pemberhentian kepada beberapa anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PDI Perjuangan yang tersangkut kasus korupsi. Surat pemberhentian tersebut sudah diterbitkan pada hari Selasa (4/9) sebelum pukul 00.00 WIB.

Poin selanjutnya dalam surat tersebut, jika anggota DPRD Kota Malang yang terlibat kasus korupsi terdaftar sebagai bakal calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 agar segera dilakukan penggantian.

“DPP PDI Perjuangan tidak akan memberikan toleransi kepada kadernya yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi,” kata Hasto.

Menurut dia, DPP PDIP melalui peristiwa ini juga mengingatkan kembali kepada seluruh kader partai untuk tidak menyalahgunakan jabatan dengan melakukan praktik korupsi.

Sebelumnya, diberitakan dari hasil OTT yang dilakukan KPK terhadap anggota DPRD Kota Malang, KPK telah menetapkan sebanyak 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka. Pada pengembangan kasus, KPK menetapkan tersangka lainnya sehingga seluruhnya berjumlah 41 tersangka.