Komnas HAM: Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme Langgar Prinsip Hukum

Jakarta, Sayangi.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mempertanyakan perkembangan penyusunan peraturan presiden (Perpres) pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Apalagi sampai saat ini Komnas HAM tidak pernah dilibatkan soal penyusunan draf tersebut.

“Sampai detik ini, kami tidak pernah dilibatkan. Kami mengingatkan bahwa pelibatan TNI bukan semata-mata secara internal,” ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di kantornya, di kawasan Menteng, Rabu (5/9).

Choirul mengakui ada sejumlah negara yang melibatkan militer dalam kasus terorisme. Namun keputusan tersebut sangat ditentukan oleh skala prioritasnya.

“Kami ingin pertegas pengaturannya seperti apa, ini menjadi persoalan publik. Kita pegang prinsip-prinsip hukumnya,” terangnya.

Bila ditilik dari kasus teroris yang terjadi di Indonesia, Choirul menilai, TNI belum perlu dilibatkan. Ia memandang pengintaian dan pengawasan teroris cukup dilakukan oleh Polri.

“Kalau Perpres ini nggak jelas skalanya, adanya kemungkinan TNI main tangkap orang hanya karena terindikasi terorisme,” katanya.

Lebih jauh Choirul juga menjelaskan, bahwa Komnas HAM meminta pengawasan terhadap ancaman terorisme menjadi tanggung jawab bersama. Sehingga masyarakat juga dapat mengawasi dan tidak terjadi pelanggaran HAM.

“Kami ingin TNI kita profesional, tahu hukumnya, tahu koridornya,” tegasnya.

Pada 25 Mei 2018 lalu, DPR akhirnya mengesahkan revisi UU Terorisme, setelah sebelumnya Presiden Jokowi mengancam untuk mengeluarkan Perppu jika pengesahan tak terjadi hingga akhir masa sidang bulan depan.

Kapolri Jenderal Pol Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pengesahan RUU yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini sudah genting karena dengan payung hukum baru maka Polri dapat melakukan penindakan yang lebih luas.