Gugat Pemprov DKI Gunakan Surat Tanah Palsu, S Diamankan Polisi

Subdit Harda (harta benda) Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengamankan delapan orang tersangka, terkait kasus penggelapan tanah. (Foto: Sayangi.com/Tri Setyo)

Jakarta, Sayangi.com – Subdit Harda (harta benda) Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengamankan delapan orang tersangka, terkait kasus penggelapan tanah. Adapun kedelapan orang tersebut berinisial M, S, DS, IR, YM, ID, I dan INS.

Wadirreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary Syam mengatakan, awalnya biro hukum Pemprov DKI Jakarta melapor terkait dugaan surat palsu, yang digunakan tersangka untuk menggugat Pemprov DKI. Tanah tersebut merupakan lahan Samsat Jakarta Timur di Jalan DI Pandjaitan, Cipinang.

“Menurut pelapor, lahan yang berada di Jalan DI Panjaitan seluas 29.040 meter persegi merupakan milik Pemprov DKI berdasarkan SHM nomor 75/Cipinang Cempedak. Tanah ini telah dibebaskan sejak bulan April 1985 dari saudara J,” ujar Ade di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (5/9).

Pada tahun 1992, kata Ade Ary, diterbitkan sertifikat hak pakai nomor 49/Cipinang Besar atas nama Pemprov DKI. Lalu kemudian lahan tersebut dijadikan kantor Samsat Jakarta Timur.

Kemudian pada Mei tahun 2014, tersangka berinisial S menggugat Pemprov DKI Jakarta dan mengaku sebagai pemilik tanah yang sah. Tersangka meminta ganti rugi sebesar Rp 340 miliar.

“Pemprov digugat ke PN Jakarta Timur menggunakan dasar SHM nomor 75/Cipinang atas nama Johnny Harry Soetantyo dan akta pengikatan jual beli nomor 36 tertanggal 3 April 1997, yang dibuat oleh notaris Mansoer Wiraatmadja. Pada saat itu tersangka sempat memenangkan gugatan,” paparnya.

Merasa tanah itu memang benar milik Pemprov DKI, pihak Pemprov melakukan banding ke PN Jakarta Timur dan melapor ke Polda Metro Jaya. Setelah diselidiki, akhirnya diketahui bahwa surat yang digunakan S untuk menggugat merupakan surat palsu.

“Akhirnya diketahui bahwa SHM dan akta pengikat milik tersangka palsu. Saat menggugat Pemprov, tersangka S meminta bantuan kepada tujuh tersangka lainnya untuk mengaku-ngaku sebagai ahli waris,” pungkasnya.

Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan Pasal 263, 264, dan 266 KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.