KPK dan Jokowi Diminta Turun Tangan Awasi Permainan ‘BBM Gelap’ di BUMN

Jakarta, Sayangi.com – Praktik permainan gelap di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai masih marak terjadi. Salah satu yang paling menonjol di antaranya adalah dalam pengadaan bahan bakar minyak (BBM).

Salah seorang sumber terpercaya di BUMN mengungkap masih adanya BUMN yang memanfaatkan pasar gelap dalam pengadaan BBM. Caranya kata sumber itu, mereka menggunakan vendor-vendor yang tidak resmi di luar PT Pertamina dalam mendapatkan pasokan minyak. Hal itu dilakukan guna mendapatkan harga BBM di bawah harga standar. Selain itu juga untuk menghindari pajak.

Salah satunya kata dia, terjadi dalam proyek Bendungan Leuwikeris di Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya, dimana terdapat empat BUMN (HK, Waskita, Adhi Karya dan PT. PP) yang mengerjakan Bendungan tersebut dengan mengarahkan agar membeli BBM dari Black Market (BM), kepada setiap sub kontraktor, dengan harga ‘hanya’ berkisar 7.300/liter. Sementara harga dasar solar industri PT Pertamina periode 1 – 14 September 2018 harga dasar solar industri Area I dan Area II = Rp. 12,300/liter.

Menanggapi maraknya praktik tersebut, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti meminta agar penegak hukum terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan. Mereka harus menyelidiki sekaligus melakukan pengawasan di lembaga-lembaga negara tersebut.

“Jadi yang perlu diperketat di situ adalah pengawasan.  Penegak hukum seperti KPK tak perlu ragu untuk menyelidiki dan mengawasi, karena pelaksanaannya dilakukan secara diam-diam,” kata Ray Rangkuti kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 5 September 2018.

Menurut Ray, langkah KPK ini penting sehingga permainan mafia yang dikenal sudah mengakar kuat dalam sektor minyak dan gas (migas) di negeri ini bisa diakhiri.

“Jika praktik-praktik seperti itu dibiarkan, karena terselubung, maka semakin merajalela mafia itu di lingkungan BUMN,” jelasnya.

Bahkan Ray tidak hanya meminta KPK atau penegak hukum lainnya untuk turun tangan, tetapi juga Presiden Joko Widodo sendiri. Sebab dari awal, Jokowi sudah berkomitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, termasuk mengkampanyekan anti-korupsi.

“Dalam hal ini pengawasan dari atas, dari presiden juga sangat penting, karena sejak awal presiden berusaha mengoptimalisasi lingkungannya untuk melakukan pengawasan pada tingkat yang implementatif. Dari sini bisa diketahui kalau ada yang tidak sesuai,” jelasnya.

Jika Jokowi memang tegas ingin bersih-bersih lingkungannya dari praktik korupsi kata Ray, semestinya Jokowi berani untuk mengganti anak buahnya yang masih nakal.

“Kebijakan pak Jokowi sudah seharusnya tegas dalam hal seperti ini sesuai janji kampanyenya, saya kira itu yang nanti jadi pertimbangan publik, apakah kemudian Pak Jokowi akan tetap dipilih lagi atau tidak. Apa benar reformasi BUMN terjadi atau tidak, anti mafianya terjadi atau tidak. Toh pada ujungnya orang akan merasakan sendiri,” jelasnya.

Sementara itu, Pegiat dan Praktisi Pajak Jawa Barat, Manggara, SH mengatakan, setiap transaksi bisnis di Indonesia haruslah mengedepankan pajak, sebagai bentuk kontribusi yang konkret. “Kita kalau makan di restoran saja dikenai pajak, nah kalau benar permainan BBM seperti fakta di atas, maka aparat harus segera menertibkan, sebab ini sudah merugikan Negara, apalagi setingkat BUMN,” katanya.

Menurut Manggara, peristiwa ini sangat merugikan Negara dari sisi pendapatan pajak. Kerugiannya tidak sedikit, bisa berlipat-lipat.
“Maka sudah seharusnya KPK turun tangan, jangan hanya korupsi yang kasat mata, tapi juga dengan cara-cara gelap ini harus dibasmi,” pungkasnya.(**)