Gubernur Anies Dituntut Segera Audit PMD dan Kinerja PT Food Station

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jakarta, Sayangi.com – Direktur Eksekutif Jakarta BUMD Watch (JBW) Mukhri Soni menuntut Gubernur DKI Jakarta untuk segera melakukan audit terhadap penggunaan penambahan modal daerah (PMD) maupun kinerja PT Food Station Tjipinang Jaya selaku BUMD pangan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Kami meminta Gubernur Anies untuk segera mengaudit penggunaan PMD tahun 2015 dan 2016, karena ada indikasi penyalahgunaan. Kinerja perusahaan ini yang diklaim memperoleh laba perdagangan sebesar Rp 1 triliun,” kata Soni di Jakarta, Kamis  (5/9/2018).

Menurutnya, pada 2016 lalu PT Food Station mendapat PMD sebesar Rp 300 miliar dengan peruntukan untuk belanja beras sebagai stok ketahanan pangan. Namun, pada kenyataannya sebagian besar dana tersebut didepositokan di bank. Bunga bank inilah yang diklaim sebagai keuntungan perusahaan pada 2017.

“Food Station memperoleh keuntungan Rp 16,2 miliar pada 2017. Begitu diteliti, keuntungan tersebut berasal dari bunga bank hasil deposito sebesar Rp 14 miliar dan Rp 2,2 miliar lainnya dari operasional. Lalu, dikemanakan uang dari sewa properti, termasuk keuntungan perdagangan yang mencapai Rp 1 triliun itu,” ujar Soni geram.

Soni menambahkan, Food Station memiliki bisnis penyewaan properti yang tak jelas labanya kemana. Begitu juga dengan bisnis perdagangan beras yang tidak jelas berapa keuntungannya. “Padahal, para direksi selalu koar-koar dan mengklaim ada untung besar dari perdagangan beras modern,” kata dia.

Sebab, ujar mantan staf ahli Komisi IV DPR RI yang membidani pangan dan pertanian ini, bila betul hasil perdagangan bisa mencapai Rp 1 triliun, dengan laba 1%, maka Food Station akan memperoleh untung Rp 10 miliar. “Tapi, nyatanya tak demikian, keuntungan Rp 16 miliar justru didapat dari bunga deposito,” kata Soni.

Menurut Soni, pada 2015 lalu, Food Station juga mendapat PMD sebesar Rp 47,6 miliar diperuntukkan untuk merevitalisasi gudang atau membangun gudang baru, sesuai dengan pengajuan studi kelayakannya.

Namun, ujarnya, revitalisasi atau pembangunan gudang baru sampai saat ini tidak dapat direalisasikan dan tidak jelas status dananya.

“Karena itulah, kami menuntut agar Gubernur Anies segera melakukan audit menyeluruh terhadap BUMD ini, mulai dari PMD, kinerja, maupun stok beras. Manajemen Food Station selama ini melakukan kebohongan publik secara terstruktur dan masif terhadap Pemprov DKI dengan mengatakan kinerjanya bagus dan untung besar. Kami khawatir BUMD ini akan makin salah urus bila dibiarkan berlarut-larut,” ujar Soni.