KIPP Nilai KPU Tidak Siap Susun DPT yang Akurat dan Final

ilustrasi Pemilu

Jakarta, Sayangi.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melaksanakan rekapitulasi Daftar Pemili Tetap (DPT) untuk pemilu 2019, sebuah pemilu yang untuk pertama kalinya menggabungkan pelaksanaan Pileg dan Pilpres secara serentak dalam satu hari.

Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta menyayangkan KPU menyatakan bahwa penetapan tersebut ditunda sampai 10 hari ke depan, karena masih adanya berbagai permasalahan, khususnya soal keakuratan data DPT dan angka pemilih ganda yang mencapai 130 ribu pemilih, sebagaimana yang disampaikan oleh Bawaslu dalam rapat tersebut.

“KIPP Indonesia yang hadir dan menyaksikan peristiwa tersebut sangat menyayangkan apa yang terjadi, yang menandakan ketidaksiapan KPU untuk menyusun DPT yang akurat dan final, karena DPT merupakan basis dan jaminan terpenuhinya hak konstitusional warga negara dalam pemilu,” kata Kaka di Jakarta, Kamis (6/9).

KIPP juga menyayangkan keberadaan Bawaslu yang seharusnya mengatasi masalah ini secara berjenjang dalam setiap tingkatan wilayah dibawah yuridiksi pengawasan Bawaslu.

Atas dasar hal tersebut, KIPP Indonesia menyampaikan pandangan dan sikap.

“DPT sebagai basis data pemilih dalam sebuah pemilu seharusnya disusun dan disajikan oleh KPU secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk menjadi basis legitimasi hak konstitusional warga negara,”

Dikatakannya, penundaan penetapan dengan data pembanding Bawaslu yang menemukan ratusan ribu daftar pemilih ganda, selain menandakan ketidakcermatan KPU dalam penyusunan dan penyajian tadi, juga dapat menimbulkan masalah keprcayaan publik atas penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Karenanya, dia meminta kepada KPU untuk mencermati dan menyusun kembali DPT tersebut, secara akurat dalam waktu yang telah ditetapkan.

“Meminta kepada Bawaslu untuk mengawal setiap tahapan, termasuk penetapan DPT secara berjenjang dan berkelanjutan, tidak hanya menunggu di saat penetapan DPT atau penetapan lainnya oleh KPU,” tambahnya.

Dia mengungkapkan, untuk ke sekian kalinya KIPP Indonesia menyoroti dan mempertanyakan sistem daftar pemilih (sidalih) KPU yang bukan hanya tidak handal dan akurat, tetapi juga menimbulkan masalah, ketika di lapangan tak dapat digunakan secara utuh dan final, sebagaimana dilaporkan di berbagai daerah.

Dia juga meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk menjalin dialog yang lebih produktif, karena selain soal penundaan penetapan DPT, juga masih ada persoalan lain, seperti soal pencalegan yang menyeret debat publik yang berkelanjutan dan problematik.

“Meminta kepada KPU agar penundaan penetapan DPT ini selain untuk memastikan tersusunnya DPT yang akurat, juga menjamin bahwa penundaan ini tidak berakibat secara negatif untuk pelaksanaan tahapan dan program Pemilu 2019 yang sedang berjalan,” pungkasnya.