Yusril: #2019GantiPresiden Gerakan Propaganda Politik yang Kurang Mendidik

Yusril Ihza Mahendra

Jakarta, Sayangi.com – Menjelang Pilpres 2019 sejumlah tanda pagar (tagar) untuk mendukung calon tertentu marak bermunculan. Berbagai tagar viral di medsos, baik berisi dukungan kepada petahana Joko Widodo, maupun dukungan kepada sang penantang Prabowo Subiyanto.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, adanya kegiatan dukung-mendukung dalam Pilpres adalah lumrah, wajar, sah dan konstitusional dalam sistem yang demokratis. Namun yang harus disadari ialah tagar-tagar yang sengaja diciptakan itu hendaknya juga mengandung unsur pendidikan politik, pendidikan politik berkaitan erat dengan peningkatan kualitas demokrasi.

“Dalam tagar #Jokowi2Periode jelas disebutkan nama Jokowi sebagai Capres yang didukung. Sementara dalam tagar #2019GantiPresiden, tidak jelas presiden siapa yang mau di ganti, dan juga tidak jelas siapa penggantinya,” ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/9).

Padahal, kata Yusril, dengan sudah terang hanya ada dua pasang calon Presiden. Sehingga sudah jelas nama yang mana yang akan didukung, dan tidak akan keluar dari dua pasang calon itu.

“Jadi pendapat saya rasanya suda kurang pas #2019GantiPresiden itu. Kurang mendidik dan terlalu provokatif, tidak jelas siapa Presiden yang mau diganti dan siapa penggantinya. Padahal dalam Pilpres 2019 capresnya hanya ada dua, Joko Widodo dan Prabowo Subiyanto,” jelasnya.

Ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini juga menerangkan, karena sudah jelas hanya ada dua calon Presiden, maka sudah saatnya tagar diganti dengan menyebut nama pilihan calon presidennya secara tegas dan jelas. Ini sangat penting agar tagar tersebut tetap berisi pendidikan politik kepada rakyat, bukan propaganda politik.

“Propaganda politik bertujuan menanamkan ke alam bawah sadar publik tentang sesuatu, dan bisa menjauhkan mereka dari rasionalitas. Tagar #2019GantiPresiden akan mendorong publik ke arah ‘pokoknya tahun 2019 ganti Presiden’,” tegasnya.

Bila yang terjadi seperti itu di alam bawah sadar publik, sambung Yusril, maka publik tidak akan berpikir lagi siapa pengganti Presiden, pokoknya ganti. Tentu ini tidak memberikan pendidikan politik apa-apa kepada rakyat.

Lebih jauh Yusril menjelaskan, Pemilu, termasuk Pemilihan Presiden selain bertujuan untuk melaksanakan demokrasi, juga dimaksudkan sebagai wahana pendidikan politik. Kita ingin rakyat kita menjadi dewasa dan rasional dalam menentukan pilihan politik, bukan penggiringan opini melalui propaganda.

“Bangsa yang besar harus mampu membangun dirinya dengan kesadaran politik yang tinggi. Kesadaran politik itu harus dibangun dengan rasionalitas,” tandasnya.