Merasa Dihalangi Jadi Caleg, M. Taufik Laporkan Komisioner KPUD DKI ke Polisi

Mohamad Taufik

Jakarta, Sayangi.com – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik melaporkan sejumlah komisioner KPUD DKI ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan melanggar konstitusi. Ia menilai KPUD DKI Jakarra tidak menjalankan putusan Bawaslu soal mantan narapidana koruptor menjadi calon legislatif (Caleg) di Pemilu 2019.

“Kami melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tujuh komisioner KPUD Provinsi DKI Jakarta yang dianggap sudah merampas hak konstitusional klien kami, dalam hal ini M Taufik,” ujar kuasa hukum M Taufik, Mohammad Taufiqurrahman di Mapolda Metro Jaya, Senin (10/9/2018).

Taufiqurrahman juga merasa, seluruh komisioner KPUD DKI Jakarta secara bersama-bersama bertindak arogan sebagai penyelenggara Pemilu. Menurutnya, pihak KPUD sengaja menghalang-halangi kliennya untuk tidak maju pada Pemilu 2019.

“Kami menganggap bukan hanya pelanggaran etik yang telah dilakukan KPUD DKI Jakarta, tapi juga sudah melanggar hukum pidana. Sehingga sudah layak kami laporkan para komisioner ini,” tuturnya.

Dalam laporannya kali ini, kata Taufiqurrahman, pihaknya membawa sejumlah barang bukti. Diantaranya ialah salinan putusan Bawaslu yang memerintah KPUD DKI Jakarta untuk merubah status M Taufik dari tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat.

“Aturan Bawaslu itu mengikat menyatakan bahwa keputusan Bawaslu itu berkekuatan hukum final, tidak ada upaya hukum lagi. Jadi tidak ada cara lain dan tidak ada jalan lain kepada KPU selain menjalani putusan ini,” tandasnya.

Adapun laporan M. Taufik telah diterima polisi dengan nomor TBL/4800/IX/2018/PMJ/Dit. Reskrimum. Nama-nama yang tercantum sebagai terlapor yakni Betty Epsilom Indroos, Partono, Sunardi, Nurdin, Muhaimin, Deti Kurniati dan Marlina, dituduh melanggar pasal 216 ayat 1 KUHP.